Saya meluangkan banyak waktu untuk meyakinkan orang-orang bahwa keluarga miskin di pedesaan memerlukan hutan dan pohon. Alasannya semata-mata karena para penduduk perkotaan tidak menyadari betapa besarnya ketergantungan masyarakat miskin terhadap kayu bakar, tanaman obat, bahan makanan, dan hal-hal lain yang dapat disediakan oleh hutan; dan betapa pentingnya untuk memberikan kepastian kepada mereka kalau semua ini masih terjaga. Seringkali saya juga mengunakan istilah masyarakat hutan atau masyarakat yang hidupnya tergantung kepada keberadaan hutan, untuk menekankan betapa hutan sangat berarti bagi mereka.

Apabila seseorang kurang cermat, sangatlah mudah baginya untuk menyepelekan kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat hutan juga melakukan kegiatan bercocok tanam dan memelihara ternak. Hal ini khususnya benar apabila anda mencoba mempengaruhi jagawana untuk tidak mengusir masyarakat yang tinggal di dalam lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan. Kemudian hanya tinggal satu langkah lagi untuk menerima pemikiran bahwa kegiatan pertanian harus dilarang di dalam kawasan-kawasan tersebut.

Kekuatiran inilah yang telah menggugah Andrew Walker dalam tulisannya: Mempertimbangkan para petani untuk kegiatan penanaman pohon: Hutan kemasyarakatan dan kebun campuran di bagian Utara Thailand (Community forestry and the arborealisation of agriculture in northern Thailand). Ia berargumentasi bahwa hutan kemasyarakatan melakukan advokasi yang berlebihan tentang masyarakat pedesaan di Thailand yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan. Tujuannya adalah agar petugas kehutanan di sana mengakui hak-hak masyarakat yang tingal di dalam kawasan hutan. Ia juga mengatakan bahwa advokasi itu telah membuat kegiatan masyarakat petani di luar kawasan hutan menjadi kurang penting.

Walker tidak mempunyai masalah untuk mengakui hak-hak masyarakat pedesaan. Namun ia tidak berpikir seluruh kawasan perlu menjadi hutan kemasyarakatan. Sebagai gantinya, setiap anggota masyarakat perlu memperoleh sertifikat tanahnya dan dibolehkan melakukan penanaman di lahan mereka. Jika mereka tidak memperoleh hak atas tanah mereka, maka tidak ada lahan yang tersedia untuk kegiatan bercocok tanam, dan impian mereka akan menjadi mimpi buruk saja.

Perhatian Walker terutama berlaku untuk negara-negara di Asia dimana Departemen Kehutanan telah menunjuk wilayah yang sangat luas sebagai kawasan hutan negara, walaupun kawasan tersebut merupakan lahan kosong dan masyarakat sudah terbiasa melakukan kegiatan pertaniannya selama bertahu-tahun. Masalah ini seringkali muncul manakala kita berbicara mengenai lahan milik adat, hutan masyarakat, dan lahan cadangan yang ekstraktif di Amerika Latin. Di wilayah ini Pemerintah tidak berpikir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lahan pertanian.

Kita perlu terus bekerja untuk membuat lembaga-lembaga pengembangan menyadari betapa pentingnya hutan untuk masyarakat pedesaan. Namun demikian, Walker ada benarnya mengingatkan kita bahwa kebanyakan penduduk yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan juga memerlukan lahan untuk bercocok tanam. Pemerintah perlu melepaskan lahan hutan yang telah digunakan penduduk untuk bercocok tanam selama bertahun-tahun, dan mencadangkan sejumlah lahan untuk rencana pengembangan hutan kemasyarakatan.