The past two or three years have seen several smallholder groups become RSPO and ISCC certified.

JAKARTA, Indonesia — Kayu dan kelapa sawit: dua dari komoditas ekspor terpenting,  krusial  bagi penghidupan setempat dan anggaran nasional di Asia Tenggara. Tapi jika tidak dikelola dengan tepat, sektor ini dapat merusak hutan dan lingkungan.

Konferensi baru-baru ini mengupas sejumlah kesulitan dalam mencapai keberlanjutan sektor kayu dan kelapa sawit, dengan dua tantangan regional utama yang muncul: komunikasi pemangku kepentingan dan hak atas lahan. Pertemuan Puncak Forests Asia di Jakarta menyoroti contoh-contoh tantangan ini di lapangan, dan juga menyodorkan alasan optimisme bagi sektor kayu dan kelapa sawit yang menyeimbangkan antara hutan, masyarakat dan keuntungan.

Di Asia Tenggara, tantangan sektor kepala sawit lebih banyak tentang peningkatan keberlanjutan yang terletak pada hubungan antara sejumlah perusahaan besar dan ribuan petani kecil yang mereka andalkan sebagai penyedia buah kelapa sawit untuk pengolahan, demikian menurut para panelis pada sebuah forum diskusi terkait subyek ini.

Petani kecil di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori umum, demikian menurut moderator sesi tersebut, Gary Paoli dari Daemeter, sebuah perusahan konsultan lingkungan hidup yang berbasis di Indonesia: petani mandiri tanpa ikatan dengan perusahaan apapun, dan mereka yang terikat pada perusahaan melalui suatu pengaturan kontrak.

Adrian Suharto, Sustainability Manager Nestle Oil Singapura, mencermati bahwa kebanyakan petani kecil di Indonesia yang menjual buah kepada perusahaan menghadapi tuntutan keberlanjutan yang semakin meningkat. Menurut Suharto, ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para petani kecil ini beroperasi secara berkelanjutan.

“Saya pikir anda akan bertanya apakah para petani kecil tersebut – yang merupakan sebuah bagian besar dari industri – dapat memenuhi persyaratan keberlanjutan? Apabila mereka tidak bisa memenuhinya, siapa yang akan membantu mereka untuk memenuhinya? Apakah ini merupakan tanggung jawab perkebunan (besar)? Apakah pemerintah memainkan peran tertentu?”

Sejumlah rezim sertifikasi, seperti Forum Roundtable on Sustainabile Palm Oil (RSPO) dan Sertifikasi Internasional untuk Keberlanjutan dan Karbon (International Sustainability and Carbon Certification/ISCC), terlihat menjanjikan dalam melahirkan praktik-praktik yang berkelanjutan, namun tetap mengalami kesulitan untuk memberlakukannya bagi para petani kecil.

Selama dua atau tiga tahun terakhir beberapa kelompok petani kecil telah bersertifikat RSPO dan ISCC – “sebuah tanda yang sangat positif,” ujar Paoli.

“Namun sebuah pengamatan yang seringkali dilakukan olah perusahaan dan kelompok-kelompok yang bekerja dengan para petani kecil adalah bahwa hal tersebut luar biasa mahal,” lanjutnya. “Biaya langsung (pada RSPO dan ISCC) sangat besar. Juga, ketrampilan dan pelatihan teknis yang dipersyaratkan agar produksi (para petani kecil) dapat mencapai standar sertifikasi sangat mahal.

Piers Gillespie dari International Finance Corporation (IFC) mengatakan bahwa perusahaan yang ingin berinvestasi dalam hubungan kerja yang berjangka panjang dan berkelanjutan dengan masyarakat setempat dan petani kecil sering menghadapi tantangan komunikasi dasar: Hal ini sangat sulit, ujarnya, bagi sebuah perusahaan besar untuk menjelaskan bagaimana pertanian monokultur kelapa sawit beroperasi kepada suatu masyarakat dengan sebuah tradisi lama dalam, katakanlah, ladang berpindah.

“Mengubah sebuah eksistensi masyarakat setempat dari sesuatu yang berdasarkan…… penghidupan yang lebih tradisional menjadi sebuah penghidupan yang didominasi oleh kelapa sawit mencakup perubahan yang sangat besar dalam penghidupan yang hampir tidak mungkin untuk menjelaskannya kepada masyarakat pada permulaan hubungan,” ujarnya. Oleh karena itu ini sangat sulit, ungkap Gillespie, bagi perusahaan-perusahaan untuk memperkirakan kepastian jangka panjang atas investasi mereka dalam masyarakat.

KAYU YANG BERKELANJUTAN

Hubungan dan komunikasi antara bisnis besar, perusahaan dan petani kecil juga memberikan sejumlah tantangan pada sektor perkayuan di  Asia Tenggara, demikian menurut para panelis pada sebuah diskusi tentang produksi kayu berkelanjutan.

Pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam industri kayu adalah yang terpenting, demikian menurut panelis Sulthon Mohammad Amin dari Kharisma Jati Antik, sebuah perusahaan yang berbasis di ibukota bagi ukiran kayu dan mebel Indonesia, yaitu Jepara. Pembuat mebel rakyat sangat bergantung pada pasokan kayu jati; Hutan Indonesia melingkupi lebih dari 35 persen hutan jati yang ditanam di dunia. Namun industri ini mengalami tantangan berat sehubungan dengan isu sertifikasi hasil hutan (‘hijau’ atau mebel bersertifikat) dan kelangkaan kayu.

Untuk itu, asosiasi yang baru-baru ini didirikan yang mewakili 124 kepentingan produksi kayu berskala kecil di desa-desa sekitar Jepara telah memainkan peran penting, ujarnya, dalam “menciptakan ruang untuk berbagi informasi antara produsen berskala kecil … untuk menyamakan arena permainan dengan asosiasi mebel yang lebih besar dan (memastikan) pengakuan atas pengetahuan kami oleh pemerintah Jepara.”

Panelis lainnya, Andre Hue, seorang Senior Investment Officer pada Badan Perancis untuk Pembangunan (Agence Française de Développement) menyampaikan bahwa organisasinya sangat mendukung model-model investasi produksi berkelanjutan, yang didefinisikannya sebagai “berkelanjutan bagi lingkungan hidup, bertanggung jawab secara sosial, layak secara ekonomi, dan menunjukkan pengelolaan risiko yang dapat dikendalikan.”

Menurut Hue, sebuah elemen utama dalam investasi berkelanjutan di masa mendatang bagi sektor perkayuan Indonesia dapat berupa pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hue mengatakan bahwa sebanyak 600 KPH dapat beroperasi di hutan seantero Indonesia pada 2019.

KPH menarik karena beberapa alasan, menurut Hue. Selain meyakinkan investor tentang pengelolaan lanskap hutan jangka panjang yang aman, KPH menawarkan investor sebuah janji untuk pengelolaan yang lebih baik atas isu-isu tenurial lahan, “pengikutsertaan masyarakat lokal … penegakan hukum dan pengelolaan hutan profesional.”

Hal yang sama dari kedua sesi tentang kelapa sawit dan kayu adalah kekhawatiran delegasi tentang kurangnya kepastian seputar penggunaan lahan dan kepemilikan lahan. Paoli, sebagai moderator dari diskusi kelapa sawit, menyatakan bahwa masalah tunggal terbesar yang menentukan peluang petani kecil untuk berhasil bermitra dengan perusahaan besar adalah pertanyaan tentang tenurial lahan – siapa yang berhak untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan lahan.

Dengan demikian pentingnya kepercayaan antara pemilik lahan, pejabat, pemodal dan para pemain lain sangat penting, demikian dikatakan para panelis, menambahkan bahwa hal itu terletak pada komunikasi yang solid – terutama untuk memastikan pemahaman masyarakat.

Gillespie dari IFC menyampaikan: “Kita akan semakin membutuhkan orang-orang yang bekerja di sektor pertanian dengan masyarakat … yang mampu berkomunikasi secara sabar dan efektif.”