Banyak negara mempertanyakan kelayakan ekonomi dari biofuel, karena harga minyak murah seringkali memerlukan subsidi besar guna menjamin bahwa produsen biofuel tidak mengincar pasar pangan yang lebih menguntungkan, di tengah ekspansi yang kuat dari permintaan di pasar makanan. CIFOR/Jeff Walker

Artikel ini aslinya dipublikasikan di majalah Bioenergy Insight, edisi September-Oktober 2013.

Besarnya optimisme dini akan kontribusi bahan bakar hayati atau biofuel terhadap ketahanan energi, mitigasi dan pembangunan pedesaan membuka jalan bagi pandangan skeptis tentang keberlangsungan ekonomi dan publisitas buruk soal perebutan lahan terkait serta perusakan lingkungan.

Dalam diskursus yang sangat terpolarisasi antara “mendukung” dan “menentang”, debat menunjukkan sedikit nuansa dan terbawa menjadi dipenuhi asumsi berkualitas rendah. Dengan kondisi sektor biofuel masih dalam masa pertumbuhan, apakah asumsi-asumsi ini benar-benar menopang kecermatan lebih lanjut atau apakah biofuel secara prematur diabaikan?

Hingga saat ini bukti untuk menyatakan ada interaksi antara ekonomi biofuel dan hutan, produksi pangan, serta hak masyarakat miskin desa selalu rumit dalam pengambilan keputusannya, dan tidak seharusnya di-generalisasi dan disederhanakan secara berlebihan. Daripada mengabaikan biofuel begitu saja, perhatian lebih besar seharusnya diberikan pada membangun mekanisme yang tepat untuk mengembangkan sektor-sektor potensial pengembangan, seraya memitigasi potensi kerugiannya.

KONTEKS PENGEMBANGAN BIO-FUEL GENERASI PERTAMA

Sebagai respon terhadap perubahan kondisi global, beberapa negara membangun target konsumsi dan produksi biofuel sebagai bagian sebuah pergeseran menuju penggabungan lebih besar sumber energi terbarukan menuju bauran energi dan peningkatan ekonomi rendah karbon.

Pasar besar seperti Uni Eropa, AS, dan akhir-akhir ini Brasil mewajibkan campuran biofuel.

Untuk menjamin campuran biofuel memenuhi tujuan lingkungan di Uni Eropa dan AS, mereka harus memenuhi kriteria ketat keberlanjutan. Bagaimanapun, kritikus menyatakan bahwa tindakan tersebut belum memadai sebagai perlindungan terhadap seluruh rentang potensi dampak merugikan kebijakan seperti itu.

Contohnya, dengan merangsang permintaan untuk apa yang disebut tanaman-pertanian-flex (yaitu tanaman yang bisa digunakan untuk beragam kegunaan, termasuk pangan), hal ini dinyatakan bisa mengalihkan pertanian pangan untuk konsumsi energi, mengancam pemenuhan pangan dan stabilitas harga.

Sebagai tambahan, banyak yang berpendapat bahwa ketika perubahan lahan tidak langsung (iLUC) terjadi, banyak biofuel tidak akan memenuhi target reduksi gas rumah kaca (GRK), yang biasanya hanya dipertimbangkan terhadap perubahan lahan langsung. Sebagai respon terhadap kritik ini, pada 2013 Uni Eropa menerapkan pendekatan baru, termasuk membatasi jumlah biofuel berbasis-pangan yang bisa digunakan dan sebagai kriteria tambahan berkaitan dengan GRK yang diemisi dari iLUC.

Lebih jauh lagi, banyak negara mulai mempertanyakan keberlangsungan ekonomi biofuel, sejalan dengan rendahnya harga bahan bakar seringkali membutuhkan subsidi substansial untuk menjamin bahwa produsen biofuel tidak malah mengincar pasar pangan yang lebih menguntungkan, di tengah ekspansi besar tuntutan pasar pangan.

BIOFUEL HANYA MENAMBAH TEKANAN YANG ADA TERHADAP HUTAN

Kekhawatiran ini, seharusnya dipandang sebagai satu perspektif. Walaupun produksi total biofuel berkembang lebih dari sepuluh kali lipat antara 2000 dan 2010, hanya 9 persen minyak sayuran produksi global digunakan untuk membuat biofuel.

Di banyak negara, ethanol banyak diproduksi dari sisa molases dan bukan dari jus tebu. Oleh karena itu, hubungan antara biofuel dan jenis perubahan penggunaan lahan yang tidak diinginkan seperti deforestasi seringkali tidak langsung dan tidak dalam proporsi untuk memberi tekanan dari ujung lain pasar. Yang terakhir mendapat dorongan kuat dari tuntutan manfaat pangan mereka dan meningkatnya konsumsi daging di negara yang ekonominya bangkit seperti India dan China.

Mengingat batasan penggunaan tanaman kunci bagi produksi biofuel, debat mengenai dampak terbesar ada di wilayah proyeksi. Lebih jauh, walaupun upaya analitis penting telah dilakukan sejauh ini, menduga dampak iLUC terhadap konversi hutan masih sulit dibangun dalam praktik dan masih membutuhkan perbaikan metodologis secara substansial. Sebagai tambahan, penelitian menyarankan bahwa emisi GRK yang dikembangkan dari konversi lahan untuk bahan baku biofuel bisa memerlukan beberapa dekade atau bahkan abad untuk dibalikkan. Hingga saat ini, bagaimanpun, jejak lingkungan rinci mengenai biofuel masih belum jelas.

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BIOFUEL

Dampak sosio-ekonomi lokal panen bahan baku biofuel masih sangat bervariasi dan sering bergantung pada jeni bahan baku serta besaran dan kealamian penggunaan lahan yang digantikan.

Contohnya, perkebunan besar membangun lapangan kerja baru dan peluang penghasilan serta menawarkan petani kecil peluang untuk berpartisipasi dalam pasar komoditas global melalui skema pertanian kontrak.

Di sisi lain, banyak perkebunan cenderung memindahkan sistem produksi lokal di wilayah di mana hak kepemilikan tidak sepenuhnya aman, memperburuk penghasilan lokal dan ketidakamanan pangan serta mengganggu relasi sosial tradisional. Menghitung dampak-dampak ini, seperti dampak lingkungan, hingga dampak spesifik pasar seperti ini sulit.

Walaupun Uni Eropa dan AS telah mengadopsi persyaratan ketat keberlanjutan lingkungan, kriteria sosial masih absen. Komisi Eropa, misalnya, berpendapat bahwa “inklusi kriteria sosial memunculkan isu teknis, isu administrasi dan isu terkait hukum internasional (dan oleh karena itu) tidak direkomendasikan memasukkan kriteria sosial dalam skema keberlanjutan”.

Argumen yang mendasari pengecualian berdasar pada asumsi bahwa dampak sosial tidak bisa dengan mudah dikaitkan terhadap muatan spesifik biofuel dan, oleh karena itu, setiap interferensi bisa memunculkan kebocoran aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini menunjukkan kompleksitas politik dan legal memperkenalkan panduan sosial dalam komoditas terkait perdagangan. Hasil dari keengganan mengatur isu sosial ekstra-teritorial, bisa menciptakan ancaman ketidakseimbangan ketika kriteria lingkungan ketat akan mendorong produsen mencari lahan yang memiliki signifikansi lingkungan lebih rendah, yang bisa berarti memiliki penggunaan lahan bernilai sosio-ekonomis.

JALAN BERBEDA DIMUNGKINKAN TETAPI TIDAK SEMUANYA MEMILIKI KELAYAKAN SETARA

Dalam kondisi saat ini, masih terdapat pertanyaan tak terjawab mengenai keberlanjutan biofuel dan kesulitan timbal balik antara pilihan kebijakan. Bagaimanapun, jalan baru yang tengah dieksplorasi bisa meredakan ketidakpastian dan dilema. Di bawah teknologi generasi pertama (1G), emisi dari perubahan penggunaan lahan mendominasi jejak emisi, jika emisi terjadi, sementara jejak emisi lebih rendah menggunakan kayu dan residu pertanian sebagai bahan baku.

Kebutuhan berikut, teknologi konversi generasi kedua (2G) masih terlalu mahal. Biofuel 2G diturunkan tidak dari tanaman pangan seperti 1G, tetapi dari tanaman berkayu, residu pertanian, sampah dan tanaman seperti rumput. Ini bisa mengurangi kompetisi pangan-melawan-bahan bakar dan di banyak kasus tidak akan mengganti signifikansi sosio-ekonomi penggunaan lahan secara signifikan.

Bagaimanapun, sementara biofuel 2G bisa berkontribusi terhadap reduksi emisi GRK, mereka masih memberi tekanan pada hutan. Lebih jauh, biofuel 2G tidak kompetitif-harga karena biaya tinggi mengubah kayu, produk tak dimakan menjadi bahan bakar. Sementara tidak menawarkan solusi sederhana, dengan kemajuan teknologi jangka-pendek, biofuel 2G pada waktunya bisa memperbaiki beberapa risiko lingkungan dan sosial terkait pengembangan biofuel 1G.

TEKA-TEKI RUMIT DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PENGGUNAAN LAHAN

Kerumitan teknis, politik, dan ekonomi dalam mengembangkan ekonomi biofuel yang  bisa berjalan dan benar-benar berlanjut mengungkap keterkaitan isu soial dan lingkungan global, ketidakstabilan pasar komoditas internasional, dan khususnya kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola lahan dan hutan di seluruh skala berbeda.

Salah satu kebutuhan utama dalam pertimbangan ini adalah untuk menghubungkan dengan lebih efektif inisitatif tata kelola publik dan perusahaan, serta kedua menghubungkan realitas lokal dalam proses global, sebagai satu jalan maju untuk membangun tata kelola inklusif multi-pemangku kepentingan dan multi-skala.

Meskipun penekanan kebijakan dalam masyarakat konsumen seperti UE dan AS, beberapa negara produser  mulai memainkan peranan penting, seperti dibuktikan, contohnya, dengan kemajuan di Brasil meningkatkan hukum manajemen lahan dan meningkatnya insentif kebijakan untuk pengurangan deforestasi di Amazon.

Sayangnya, dalam banyak kasus, sistem tata kelola nasional di negara produsen kurang dilengkapi untuk secara efektif menangani tekanan pasar dan kelompok investor berpengaruh, dan menghadapi isu yang membutuhkan adopsi reformasi manajemen penggunaan lahan yang rumit serta struktur insentif mahal.

Defisiensi ini bisa berpotensi dikompensasi oleh tata kelola perusahaan yang baik, dengan beberapa aktor swasta mengatur diri sendiri melalui sertifikasi sukarela.

Komplementaritas lebih luas perlu dieksplorasi untuk memperkokoh sinergi antar sektor publik dan swasta, sejalan upaya menjamin bahwa proses global secara simultan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelibatan lokal.