Kita harus mendefinisikan “bentang alam” dengan cara yang tidak mengesampingkan apapun situasi dunia nyata. Kita harus juga, mendefinisikan “bentang alam” sehingga kita bisa menggunakannya dalam skala berbeda.

Tahun 2015 adalah kunci bagi bertumbuhnya populasi kita di planet ini. Bersama dengan berakhirnya protokol Kyoto pada 2020, pemimpin dunia akan bertemu bulan depan di Warsawa untuk melanjutkan pekerjaan mengenai perjanjian perubahan iklim baru yang diterapkan baik bagi negara maju dan berkembang.

Secara paralel, terdapat proses lain yang menempatkan sorotan lingkungan, ekonomi dan sosial di panggung utama: desain kerangka pembangunan 2015, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengganti Tujuan Pembangunan Milenium saat ini. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, Saya percaya bahwa “Bentang Lahan Berkelanjutan” akan membuat SDG istimewa untuk masa depan yang kita inginkan.

Tetapi lebih dari itu untuk saat ini. Hanya dalam enam pekan lebih dari seribu peserta akan singgah di Universitas Warsawa mengikuti Forum Bentang Lahan Global. Kami akan berdiskusi bagaimana perubahan iklim dan proses pembangunan berkelanjutan dapat lebih diselaraskan, dan bagaimana ini bisa dilakukan di semua sektor tradisional.

Dukungan dan minat dalam pendekatan lebih luas di sektor kehutanan dan pertanian sangat besar di tahun lalu dan satu tim berdedikasi bekerja siang dan malam menyiapkan forum. Jadi saya percaya saat ini adalah saat yang baik untuk bercermin pada evousi agenda pasca-2015, an kemajuan telah dicapai menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bulan lalu.

Pemimpin dunia pada pertemuan ke-68 Sidang Umum PBB pekan lalu mengadopsi sekelompok tujuan baru yang dibangun dari Tujuan Pembangunan Milenium untuk mendorong keberlanjutan sebagai inti aspirasi pembangunan masa depan.

Tetapi jangan sampai kita dibutakan oleh retorika politik: MDGs terfragmentasi, khususnya ketika sampai pada sektor berbasis lahan, pembangunan desa dan lingkungan. Contohnya, hutan hanya ditangani di bawah tujuan lingkungan dan perubahan lahan hutan hanya menjadi indikator kemajuan—jadi terdapat fokus kuat konservasi dan kurang pada kontribusi lebih luas kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kelembaman sistem PBB dan proses politik sejauh ini membuat kita menduga bahwa SDGs akan mirip MDGs. Tetapi saya pikir kita bisa dan harus melakukan lebih baik—dan terdapat argumen nyata dibuat untuk SDG mengenai “bentang lahan berkelanjutan” seperti yang saya garis bawahi dalam blog saya sebelumnya (Setujukah Anda? Bergabung dalam dialog interaktif di sini).

Sebelum saya sampai ke sana, pertama mari kita lihat bagaimana badan politik berbeda mendorong agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015.

Bagaimana SDGs diformulasikan saat ini

Banyak jalan paralel diambil untuk membantu formulasi SDGs. Beberapa, seperti Forum Bentang Lahan Global, jatuh di luar perencanaan PBB. Bagaiamanapun, diharapkan bahwa Sidang Umum PBB akan mengambil keputusan formal untuk menetapkan SDGs pada 2014. Oleh karena itu, bukan kejutan bahwa sejumlah jejak terpisah telah didefinisikan di dalam sistem PBB.

Tiga di antaranya adalah:

1. Kelompok Kerja Terbuka Sidang Umum  (OWG)

Kelompok Kerja Terbuka (OWG) adalah lembaga yang akan mempersiapkan keputusan Sidang Umum. Ini merupakan pengaturan tradisional negosiasi PBB, dengan negara-negara delegasi dan sejumlah proses birokratik memproduksi sejumlah besar dokumen. Sebagai tambahan, badan PBB, departemen dan kantor lainnya telah diminta untuk menyediakan kesempatan bagi staf untuk menampilkan pandangan dari lembaga “mereka” kepada OWG.

Saat ini OWG melangsungkan pertemuan selama delapan pekan untuk menerima masukan dan berdebat mengenai konstruksi SDGs, dengan sejumlah disiplin dan sektor pada tiap pertemuan. Pertemuan terakhir pada Februari 2014 akan mendiskusikan hutan dan keragaman hayati untuk kerangka kerja pasca-2015, setelah itu proposal untuk Sidang Umum PBB akan disusun.

Baik atau buruk, kita bergantung pada Kelompok Kerja Terbuka untuk menginformasikan keputusan Sidang Umum mengenai SDGs.

2. Panel Tingkat Tinggi Pejabat Penting mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015 (HLP)

Pada Mei 2013, Panel Tingkat Tinggi meluncurkan laporan yang mendefinikasan usulan konkret untuk SDGs, yang saya jelaskan dalam blog sebelumnya. Penilaian saya waktu itu, dan sekarang, ialah bahwa HLP telah menyediakan sumbangan pemikiran yang sangat penting dan dilakukan dalam level politik sangat tinggi (3 pimpinan dunia menjadi ketua bersama).

Sebanyak 12 usulan SDGs (dan 7 isu lintas sektor) telah mengarah pada pengaturan acak dan mirip MDG. Bagaimanapun, laporan HLP juga menawarkan 5 “pergeseran transformasional”, dan ini adalah pandangan saya untuk SDGs lebih baik:

1. Jangan tinggalkan siapapun
2. Tempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti
3. Tranformasi ekonomi menjadi lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif
4. Bangun institusi damai dan efektif, terbuka dan akuntabel untuk semua
5. Bentuk kemitraan global baru

Pergeseran ini menggambarkan ambisi lintas sektor tingkat tinggi, mereka sangat mudah dipahami, dan terdapat sejumlah angka yang cocok buat. Ini merupakan jenis SDGs yang harus kita tuju—di bawahnya beragam target sektoral bisa diformulasikan.

3. Jejaring Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN)  

Jejaring ini dipimpin oleh Jeff Sachs dan melibatkan sejumlah ilmuwan dan pakar. Laporan akhir Agenda aksi untuk pembangunan berkelanjutan mengusulkan 10 “tantangan prioritas”, yang bisa diterjemahkan segabai SDGs. Sebagian di antaranya luas dan mirip dengan pergeseran transformasional yang disebut di atas, sementara yang lain lebih berorientasi sektoral sempit (yaitu pertanian, kota, energi dan sumber daya alam).

Sebagai tambahan tiga jejak tersebut, satu hasil Konferensi Rio+20 adalah untuk membangun Forum Politik Tingkat Tinggi (HLPF) tentang pembangunan berkelanjutan antar-pemerintah dunia. HLPF menggantikan proses sepanjang 20 tahun Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD), yang merupakan keluaran konferensi UNCED di Rio 1992. (Bagi Anda yang tertarik dalam proses PBB, Catatan Negosiasi Bumi menyediakan analisis di sini.)

Tidak jelas apa peran HLPF dalam SDGs. Laporan pendahuluan dirilis beberapa hari lalu menunjukkan upaya meningkatkan hubungan sains dan kebijakan dengan melibatkan ilmuwan dalam proses konsultasi awal.

Proses ini menghadapi banyak tantangan

Satu kekhawatiran adalah SDGs akan terlalu rinci untuk menarik dukungan luas publik dan politik, atau mereka menjadi ambisi luhur dunia tanpa cukup kaitan untuk keputusan dan aksi oleh masyarakat di lapangan. Kedua laporan keluaran Panel Tingkat Tinggi dan Jaringan Solusi Pembangunan berkelanjutan mencapai titik ini.

Kekhawatiran lain saya, dalam kasus Kelompok Kerja Terbuka, adalah bahwa dialog PBB memisahkan sektor dan disiplin berbeda serta bergerak di sepanjang garis patahan tradisional antara lembaga, institusi, kelompok peminatan eknis, yang membuatnya sulit untuk fokus pada gambaran lebih besar dan berpeluang kehilangan kesempatan untuk mendorong solusi inovatif dan lintas sektor.

“Kilasan isu” telah disiapkan oleh sekitar 60 staf lembaga PBB untuk OWG adalah contoh menarik. Mereka diminta untuk memisahkan disiplin, dengan entitas PBB terdekat dengan topik yang dipilih oleh penulis utama. Kilasan isu ini bertendensi menyoroti nilai dan kepentingan tiap sektor para pimpinan (dan institusi), oleh karena itu kehilangan pandangan terhadap gambaran besar.

CIFOR diundang untuk berkontribusi sebagai lembaga non-PBB untuk kilasan isu mengenai hutan, tetapi kami menarik diri karena tidak sepakat pada diskusi “spesifik SDG tentang hutan” sebagai sebuah opsi. Argumen kami adalah bahwa SDG sempit seperti itu tidak langgeng, tidak diinginkan. Kehutanan perlu berkontribusi terhadap banyak tantangan di masa depan, tetapi argumen untuk memisahkan SDG bertentangan dengan semangat agenda pasca-2015.

Peluang bentang lahan

Tetapi terdapat peluang dalam proses SDG. Dengan dukungan yang kami alami bekerja dalam Forum Bentang Lahan Global, saya merasa nyaman untuk mendorong SDG bentang lahan, mengikuti semangat usulan pergeseran tranformasional.

Begitu banyak tantangan pembangunan berkelanjutan, dan begitu banyak potensi solusi terikat pada bentang lahan, serta peluang dan tantangan miliaran pemangku kepentingan yang mengelola mereka.

Mendekati bentang lahan pada level konseptual lebih tinggi dapat menjadi cara yang lebih bermanfaat daripada mencoba sepakat pada definisi dan mendiskusikan siapa yang bertanggungjawab pada bentang lahan tertentu. Malahan kita dapat melihat kerangka kerja bentang lahan sebagai titik awal pengaturan prioritas di seluruh pemangku kepentingan dan sektor dalam skala berbeda. Dengan kata lain, kerangka kerja bentang lahan bukan menghalangi sektor dan institusi yang ada, sebaliknya ia membantu mendefinisikan bagaimana memberi kontribusi terbaik bagi masa depan bersama.

Sebuah kerangka kerja bentang alam dapat menjadi titik titik awal aksi di lapangan dan, jika dijangkarkan dalam SDGs, menyediakan tautan krusial antara tujuan global dan pemanfaatan lahan lokal.

Sebagian orang mungkin berpikir ini sangat samar dan tidak bisa dioperasionalkan menjadi investasi, kerangka legal kebijakan tegas atau pembangunan ekonomi. Tetapi saya menantang Anda untuk berpikir di luar kotak dan melihat ke depan jalan di depan kita – perhentian pertama di Warsawa.