Kebakaran hutan dan sisa lahan hutan terjadi saat musim kemarau setiap tahun di Riau, Sumatera. Sebagian kebakaran disulut dengan sengaja. Beberapa membesar dan lepas kontrol. Foto: CIFOR

BOGOR – Meluasnya kebakaran hutan di Indonesia menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan dan pengelola hutan selama tiga dekade ini.

Kebakaran hutan tetap menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca, penyebab hilangnya hutan dan keragaman hayati, serta tantangan mendesak kebijakan karbon hutan REDD+ dan ikrar keberlanjutan korporasi.

Berulangnya kejadian kebakaran juga bertanggungjawab atas sebaran asap yang merugikan bagi kesehatan dan ekonomi di Asia Tenggara.

PERUBAHAN KEBAKARAN

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) telah lama meneliti penyebab kebakaran, termasuk kebakaran besar akhir 1990-an di Indonesia.

Saat ini, kami tengah melakukan penelusuran lebih jauh untuk menemukan bukti sains: riset-riset terkini menyatakan kebakaran dan penyebab utama yang mengalami perubahan cepat.

Pergeseran pola investasi, hadirnya aktor-aktor baru, dan perubahan pola biofisik kebakaran terakhir, berarti bahwa kebakaran besar pada 2013 dan 2014 membutuhkan kebijakan terbarukan yang didukung oleh penelitian kritis.

Kelembagaan bentang alam dalam memediasi kebakaran juga berubah cepat: setelah 12 tahun berdebat, baru-baru ini Indonesia meratifikasi Kesepakatan Polusi Asap Lintas-batas ASEAN.

Singapura menetapkan Akta Perlindungan Asap Lintas-Batas untuk memburu aktor yang bertanggungjawab atas kebakaran pemicu asap.

Aktor korporasi di sektor sawit, bubur kertas dan kertas membuat komitmen keberlanjutan lingkungan, sementara sumber daya pemetaan baru meningkatkan kapabilitas pemantauan pihak ketiga.

Bagaimanapun, ada juga perdebatan dan ketidakpastian mengenai aktor dan penyebab pokok yang bertanggungjawab terhadap peristiwa kebakaran terkini.

Terdapat risiko besar memformulasikan kebijakan berdasar data kebakaran yang tidak lengkap, salah atau misinterpretatif. Berkembangnya tekanan internasional atas kebakaran dan asap juga makin mempolitisasi tantangan di wilayah kebijakan, di tengah kesadaran dan kekhawatiran kebakaran akan terjadi lebih sering pada 2015 dan setelahnya.

TERSEDIANYA PENELITIAN KEBAKARAN

Pada 2014, CIFOR menyelenggarakan ‘Lokakarya Kebakaran dan Asap dan Sesi Pembelajaran di Konferensi Hutan Asia.

Dialog tersebut mengeksaminasi penyebab dan dampak kebakaran terkini, dan ditujukan untuk mendorong kerjasama lebih besar di antara pemangku kepentingan di Indonesia dan regional di tiap tingkat, serta melepas simpul kebijakan dan regulasi yang mengelola pemanfaatan lahan dan perlindungan kebakaran di Indonesia.

Acara ini menggarisbawahi beberapa pelajaran penting mengenai kebakaran 2013 dan 2014.

Saat ini, tindakan hanya sekadar memadamkan kebakaran. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengadopsi lebih banyak stategi preventif yang mengatasi akar masalah kebakaran lahan gambut.

Kebakaran dan asap bisa jadi konsekuensi konflik antara pemangku kepentingan lokal (masyarakat asli, migran, perusahaan besar), yang berebut lahan gambut akibat tumpang tindihnya konsesi yang dialokasikan beragam level pemerintah (nasional, kabupaten, desa).

Dalam kasus tersebut, kebakaran seringkali digunakan untuk mengklaim lahan, mengekskalasi konflik yang ada, dan cara berbisnis, serta mungkin melibatkan korupsi di tingkat tertinggi.

Tahun ini, CIFOR akan terus memetakan potensi kebakaran 2015 secara real-time, membantu pengambil keputusan semua level untuk mengakses dan menginterpretasi data kebakaran.

EKONOMI POLITIK KEBAKARAN DAN ASAP

Proyek baru CIFOR berjudul “Politik Ekonomi Kebakaran Hutan dan Asap di Indonesia“, didukung oleh Mekanisme Tanggap Cepat Departemen Pembangunan Internasional Inggris, akan berlangsung sepanjang 2015.

Proyek ini menggunakan pendekatan unik lintas disiplin untuk memahami kemunculan kebakaran lahan gambut penghasil asap di Indonesia. Penelitian baru ini menargetkan provinsi Riau Sumatera, titik panas deforestasi dan kebakaran global.

Upaya pemetaan terkait dengan peristiwa kebakaran terbesar Indonesia pada 2013 dan 2014, akan memperkuat, mengintegrasikan peta tingkat nasional, provinsi dan distrik untuk mengungkap kerumitan tenurial dan masalah klaim lahan yang kami duga menjadi inti masalah banyaknya kejadian kebakaran terkini.

Walaupun respon kebijakan tidak hanya berdasar semata pada pemetaan.

Penelitian kami akan mengkontekstualisasi upaya pemetaan dengan verifikasi lapangan dan eksplorasi lebih berwarna bagaimana persepsi, pengalaman dan penjelasan kebakaran dari aktor lokal.

Hal ini akan melibatkan kajian kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan berbasis lapangan, analisis politik-ekonomi penyebab kebakaran, dan analisis de-fakto lapangan praktik pembakaran.

Proyek ini juga melibatkan komponen penjangkauan luas dengan aktor pejabat terkait tingkat provinsi, nasional dan internasional serta disiapkan untuk mendorong reformasi bermakna di Riau dan titik panas kebakaran lain.

Ini juga akan membantu wartawan, publik lebih luas, dan sektor korporasi, serta pihak terdampak di Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk lebih memahami realitas lapangan kebakaran terkini.

Untuk informasi lebih jauh kerja CIFOR mengenai kebakaran dan asap di Indonesia, silahkan hubungi Herry Purnomo di h.purnomo@cgiar.org, David Gaveau di d.gaveau@cgiar.org, Jacob Phelps di j.phelps@cgiar.org atau Rachel Carmenta di r.carmenta@cgiar.org. 

Penelitian CIFOR mengenai kebakaran di Riau didukung oleh DFID dan bagian dari Program Penelitian CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri