Analisis

Pembayaran Kolektif untuk Jasa Ekosistem: Sebuah Alat Kebijakan yang Menjanjikan untuk Mengurangi Deforestasi?

Para peneliti menemukan berbagai tingkat efektivitas dan keadilan pada fokus pembayaran PES serta jenis sanksi
Bagikan
0
Potret udara hutan hujan Amazon, Brasil. Foto oleh: Neil Palmer/CIAT

Bacaan terkait

Program Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (Payments for Ecosystem Services, PES) sering digunakan sebagai alat dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di negara tropis.

Program seperti ini menawarkan keuntungan moneter atau benda untuk pemilik lahan individu atau pengguna hutan yang secara sukarela mengurangi deforestasi atau meningkatkan aktivitas yang berhubungan konservasi hutan, sehingga meningkatkan jasa ekosistem hutan.

Penelitian yang dipimpin oleh CIFOR di bawah Studi Komparatif Global (Global Comparative Study) REDD+ menemukan bahwa program-program PES memberikan dampak positif, walaupun masih sedikit, terhadap konservasi hutan dan mata pencaharian di pedesaan.

Pertanyaan penting hadir dari penemuan ini, yaitu bagaimana cara merancang dan mengaplikasikan program-program PES untuk mencapai hasil maksimal dalam konservasi hutan serta mata pencaharian pendesaan dengan biaya seminim mungkin.

Salah satu caranya yaitu dengan merancang program sedemikian rupa dalam memberi kompensasi moneter maupun barang kepada kelompok pengguna hutan, bukan pengguna individu.

Ketika kompensasi PES diberikan kepada suatu kelompok, bukan ke individu, metode ini disebut “PES kolektif”. Peserta dapat menggunakan pembayaran kolektif ini untuk proyek lokal atau mendistribusikannya di antara mereka.

PES kolektif memiliki beberapa keuntungan. Program ini dapat mengurangi biaya implementasi karena perjanjian PES yang sama akan melibatkan banyak pengguna hutan dengan latar belakang beragam, memungkinkan mereka untuk mendaftarkan wilayah yang lebih luas untuk konservasi.

PES kolektif juga menjanjikan ketika ada koordinasi spasial kegiatan konservasi penting, seperti untuk perlindungan daerah aliran sungai atau koridor keanekaragaman hayati.

PES kolektif juga diperlukan untuk lahan yang dimiliki bersama, seperti lahan milik masyarakat adat.

Masalah free-riding dalam PES kolektif

Namun, terdapat masalah utama yang ditimbulkan oleh PES kolektif, yaitu metode ini menciptakan masalah “free-riding” , atau mereka yang turut menikmati keuntungan tapi tidak melakukan kegiatan apapun, di antara para peserta. Hal ini terjadi karena individu yang melakukan kegiatan konservasi tidak dapat menikmat manfaatnya secara menyeuruh.

Salah satu contoh, dalam program PES kolektif, sebuah kelompok yang berisikan enam pengguna hutan menerima kompensasi sebesar $24 untuk setiap hektar untuk menghindari deforestasi. Apabila kompensasi ini dibagi secara merata, masing-masing peserta hanya akan menerima $4. Namun, setiap orang dapat memperoleh $10 jika mereka mengubah satu hektar hutan menjadi padang rumput atau lahan pertanian. Individu yang melakukan deforestasi akan mendapatkan $6 bersih ($10 – $4) sementara seluruh kelompok akan kehilangan $14 ($24 – $10).

Individu yang ingin memaksimalkan pendapatan mereka akan menerima lebih melalui free-riding dan melakukan deforestasi, seperti contoh di atas, menyebabkan anggota lain di dalam grup tersebut kehilangan pendapatan dari lahan yang dikonservasi.

​​Konflik antara kepentingan kelompok dan kepentingan individu adalah alasan utama mengapa PES kolektif diperkirakan kurang efektif dibandingkan kontrak PES individu.

Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesetaraan PES kolektif

Jadi bagaimana kita mengatasi isu ini dalam program PES kolektif dan apa implikasi terhadap efektivitas, efisiensi dan kesetaraan?

Dalam artikel yang diterbitkan baru-baru ini di journal Global Environmental Change, kami mencoba mengeksploarsi pertanyaan ini. Studi ini menggunakan eksperimen untuk menguji tiga strategi berbeda yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengurangi free-riding. Selama percobaan, kami menyajikan situasi hipotesis pengelolaan hutan kepada pengguna hutan, menggunakan angka yang sama yang dikutip dalam contoh kami di atas.

Kami kemudian meminta 720 pengguna hutan di 24 komunitas di Para (Brasil), Kalimantan Tengah (Indonesia) dan Ucayali (Peru) untuk menanggapi seberapa banyak hutan yang ingin mereka lestarikan atau deforestasi.

Strategi pertama yang kami uji adalah untuk memperkenalkan pengawasan dalam tingkat individu. Di bawah pengawasan tingkat individu, setiap peserta dalam program PES diperbolehkan untuk mengawasi aktivitas deforestasi satu sama lain. Strategi kedua adalah memperkenalkan sanksi moneter dari pemerintah. Peserta akan menerima sanksi jika mereka diawasi oleh pemerintah (kemungkinan terjadi sepertiga) dan terlibat dalam deforestasi.

Strategi terakhir adalah memperkenalkan sanksi komunitas. Dalam kasus ini, peserta dapat memberikan sanksi moneter kepada anggota yang lain menurut kebijakan mereka sendiri, tanpa intervensi dari pemerintah.

Hal-hal penting dan pelajaran yang didapat dari studi tersebut adalah sebagai berikut,

  • Efektivitas (apakah deforestasi berkurang?): Sanksi moneter terbukti bekerja lebih baik dalam mengurangi deforestasi dibandingkan dengan pengawasan dalam tingkat individu. Pengawasan dalam tingkat individu tidak dapat mengurangi deforestasi di Brasil, hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa peserta PES Brasil memiliki kepemilikan lahan individu dan, jika dibandingkan dengan Peru dan Indonesia, mereka tidak memiliki lembaga komunal di mana mereka secara kolektif memutuskan penggunaan lahan dan pengelolaan hutan.
  • Efisiensi (apakan pendapatan bersih peserta meningkat?): Pengawasan tingkat individu dan sanksi pemerintah meningkatkan pendapatan peserta, dengan berkurangnya deforestasi manfaat yang diterima kelompok menjadi maksimal. Sanksi komunitas, di sisi lain, tidak meningkatkan pendapatan peserta karena mereka harus membayar untuk memberikan sanksi kepada rekan-rekan mereka; peningkatan pendapatan kelompok dari konservasi tidak mengkompensasi biaya sanksi yang lain.
  • Kesetaraan (apakah distribusi pendapatan meningkat?): Secara keseluruhan, ketidakmerataan pendapatan di antara peserta PES berkurang ketika ada program pengawasan di tingkat individu, tetapi hal ini tidak terjadi untuk strategi sanksi komunitas atau pemerintah. Alasan utama mengapa tidak ada efek distribusi positif dari sanksi moneter adalah bahwa pola hukuman tidak selalu menargetkan peserta yang lebih banyak melakukan deforestasi. Namun demikian, peserta PES menganggap sanksi pemerintah lebih adil daripada sanksi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian kami menunjukkan bahwa tidak ada silver bullet yang secara bersamaan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesetaraan PES kolektif, hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola masyarakat dan lingkungan yang baik untuk mencapai hasil tiga kali lipat yang diinginkan ini.

Individu yang paling banyak melakukan deforestasi harus mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga dampak konservasi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan pedesaan dari PES kolektif dapat dimaksimalkan, memungkinkan PES kolektif untuk mencapai tujuannya.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Informasi lebih lanjut tentang topik ini hubungi Pham Thu Thuy di t.pham@cgiar.org.
Kebijakan Hak Cipta:
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cgiar.org