Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC. Foto milik Neil Palmer/CIAT.

DURBAN, Afrika Selatan (5 Desember, 2011)_Pemimpin badan PBB untuk perubahan iklim menggambarkan pertemuan tingkat tinggi tahunan tentang pemanasan global sebagai upaya besar untuk menorehkan “suatu rencana bisnis global bagi bumi”.

“Hal ini adalah tugas yang sangat besar,” kata Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, pada pidato penutupan sesi pleno Forest Day 5 kemarin, yang diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Para Pihak (COP) ke-17 di Durban, Afrika Selatan. Tugas yang ada adalah “menurunkan emisi dengan cepat, meningkatkan adaptasi dan ketahanan dengan cepat dan menerima fakta bahwa kemiskinan yang ada di seluruh dunia benar-benar tidak dapat diterima di jaman sekarang,” ujarnya.

Negara-negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang sekarang berjumlah 194, sejak tahun 1995 secara rutin mengadakan pertemuan tahunan untuk berdiskusi mengenai cara menurunkan  konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir untuk memperlambat pemanasan global. Tahun ini, para negosiator sedang berjuang untuk menentukan apa yang akan terjadi setelah perjanjian iklim Protokol Kyoto, yang membebaskan negara-negara berkembang dari target penurunan emisi yang mengikat, berakhir pada tahun 2012.

“Kabar suka citanya, ya, mereka setuju akan ada periode komitmen kedua Protokol Kyoto, benar mereka sepakat tidak ingin ada jarak” di antara kedua periode tersebut, lanjut Figueres, sewaktu menjelaskan kemajuan negosiasi minggu lalu kepada peserta Forest Day 5. Saat ini diskusi mengarah kepada bagaimana menjalankan periode komitmen kedua tersebut.

Uni Eropa telah mengatakan bahwa mereka hanya akan menyetujui periode komitmen kedua Protokol Kyoto jika Durban dapat menghasilkan suatu peta jalan (road map) sebagai dasar ikatan hukum kerangka kerja iklim berikutnya serta mencakup semua negara (lihat tayangan video di sini). Namun tidak semua negara,  seperti Jepang dan Kanada menyatakan setuju dengan komitmen ini.

Perjanjian iklim di masa depan diharapkan mencakup pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dikenal sebagai REDD+, dengan tujuan memberikan insentif bagi negara-negara berkembang untuk melindungi  hutannya. Rancangan teks pembiayaan terbaru, yang akan dibawa untuk disetujui di sesi pleno, menunda keputusan ke tahun depan dan mengkaji ulang sumber-sumber dana bagi kegiatan-kegiatan tertentu.

Rancangan teks lain dibuat oleh sub komite SBSTA juga “sangat lemah” memberikan proteksi  bagi masyarakat lokal, masyarakat adat dan keanekaragaman hayati, kata Louis Verchot, peneliti perubahan iklim utama di Center for International Forestry Research (CIFOR). Rancangan tersebut mengurangi persyaratan yang awalnya meminta pengumpulan data dan pengukuran dampak REDD+ menjadi sekedar pelaporan bagaimana para pengembang melaksanakan safeguards, lanjut Verchot,  dalam wawancara terdahulu.

Susunan teks itu disesuaikan sebab banyak negara minim pengalaman dalam pelaksanaan safeguards, khususnya di proyek REDD+, yang pengerjaannya di lapangan baru mulai belakangan tahun ini, ujar Antonio La Viña, fasilitator negosiasi REDD+ pada perundingan iklim tingkat tinggi UN. “Kita seperti terbang buta dalam hal ini,” lanjutnya, menambahkan bahwa mungkin diperlukan satu tahun atau lebih untuk mengumpulkan berbagai pengalaman sebelum membuat rincian panduan.

Kurva belajar ini dapat terhambat karena kurangnya kepastian pembiayaan REDD+. Saat ini, para pengembang REDD+ merasa enggan memberitahu masyarakat lokal meski hal itu merupakan bagian dari prosedur safeguards, untuk menghindari timbulnya harapan-harapan yang tidak dapat dipenuhi jika pembiayaan jangka panjang gagal diwujudkan, ujar para ahli.

Rancangan teks SBSTA juga menyebutkan penyebab deforestasi, kata La Vina. Sub komite sepakat mengadakan diskusi penyusunan agenda yang lebih luas pada pertanian, yang perluasannya diidentifikasi memberi tekanan pada hutan, di COP berikutnya di Qatar, kata lebih lanjut.