Tahun ini menandai ulang tahun ke sepuluh Badan Sertifikasi Kehutanan (Forest Stewardship Council –FSC). Selama sepuluh tahun itu, sertifikasi telah menjadi suatu hal yang banyak mempengaruhi sektor kehutanan secara komersial. Lebih dari 30 juta hektar hutan telah disertifikasi dengan standar FSC dan lebih dari 70 juta hektar lainnya dengan standar lainnya.

Pada mulanya sertifikasi lebih difokuskan kepada kegiatan penebangan dalam skala besar. Namun kemudian, dalam perjalanannya kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan sertifikasi ini harus juga ditujukan kepada perusahaan-perusahaan kehutanan milik masyarakat dan para pemilik kebun kayu berskala kecil lainnya. Kelompok ini memiliki atau mengelola sekitar seperempat luas hutan di negara-negara berkembang namun juga mempunyai arti penting di beberapa negara maju.

Menurut August Molnar dari Kecenderungan Kehutanan (Forest Trends) dalam “Sertifikasi Hutan dan Masyarakat: Melihat Ke Masa Dekade Yang Akan Datang” (“Forest Certification and Communities: Looking Forward to the Next Decade” ), sampai bulan Agustus 2002 sekitar 1.1 juta hektar hutan yang dikelola oleh sekitar 50 kelompok masyarakat, telah disertifikasi dengan standar FSC. Kebanyakan hutan-hutan tersebut berada di Mexico dan Guatemala serta lokasi-lokasi lain yang terpencar.

Sementara itu, Lembaga Inisiatif Kelestarian Hutan (the Sustainable Forestry Initiative –SFI) dan Pan-European Forest Certification (PEFC), telah melakukan sertifikasi terhadap kebun-kebun hutan yang dimiliki oleh perorangan, dan bukan hutan-hutan yang dimiliki oleh masyarakat.

Molnar mengatakan bahwa memperoleh sertifikat telah membantu masyarakat dalam beberapa hal, dan bukan hanya semata-mata untuk membuat harga menjadi lebih tinggi. Hal lain yang menguntungkan mereka adalah pengakuan yang lebih besar, kepemilikan lahan yang lebih terjamin, dukungan finansial dan teknis dari pemerintah dan penyandang dana, serta terbukanya akses ke pasaran yang baru. Selain itu, beberapa perusahaan besar telah meningkatkan keamanan pekerja dan hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya. Proses sertifikasi juga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat adat dan kelompok-kelompok tradisional lain yang termarjinalkan kedudukan yang sama dengan para pengusaha tersebut.

Namun demikian kebanyakan masyarakat pengusaha dan para pemilik kebun kayu kecil masih berpendapat bahwa sertifikasi itu mahal dan sulit. Pengalaman dari Mexico Selatan menunjukkan bahwa diperlukan biaya rata-rata sebesar USD 60.000 untuk memperoleh sertifikasi yang berlaku selama lima tahun. Jumlah itu sangat besar, terutama karena sebagian besar produk yang mereka hasilkan tidak mempunyai nilai yang tinggi. Sejauh ini para donor telah membantu banyak diantara mereka, namun hal ini tidak akan berlangsung lama. Kebanyakan masyarakat dan para pemilik kebun kayu kecil memiliki kemampuan yang kurang dalam bidang administrasi, jumlah dan kualitas produk, bantuan teknis, dan pengakuan legitimasi atas apa yang selama ini mereka lakukan. Kesemuanya telah menyebabkan mereka bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan untuk memperoleh sertifikasi.

FSC telah mengeluarkan aturan baru untuk “Mengelola Hutan dengan Luasan yang Kecil dan dalam Intensitas yang Rendah” (“Small and Low Intensity Managed Forests -SLIMFs). Aturan baru ini lebih memudahkan dan lebih murah bagi masyarakat yang menghendaki untuk memperoleh sertifikat hutannya. Walaupun demikian, Molnar memprediksi bahwa hanya sedikit sekali masyarakat dan pemilik kebun kayu yang akan mengajukan permohonan agar hutannya disertifikasi.

Untuk membantu masyarakat yang belum memikirkan pentingnya sertifikasi diperlukan strategi yang berbeda. Pemasaran dapat mempromosikan bahwa produk-produknya dibuat oleh masyarakat adat dan para petani kecil. Pemerintah perlu mencabut berbagai larangan terhadap kegiatan-kegiatan para petani hutan. Departemen Kehutanan, Proyek-proyek bantuan luar negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat harus lebih memperhatikan jasa dukungan usaha. Perhatian khusus juga perlu diberikan untuk menjamin bahwa upaya sertifikasi tidak menjauhkan keluarga berpendapatan rendah terhadap akses sumberdaya dan pasar.