Foto: UN Climate Change/flickr.

DURBAN, Afrika Selatan (4 Desember 2011)_Rancangan teks REDD+ yang terbaru, yang akan dibawa ke sidang pleno untuk disetujui, menunda keputusan mengenai pembiayaan ke tahun depan dan memperlemah persyaratan safeguards, sehingga membuat limbung proyek-proyek REDD+ dan menghilangkan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Kelompok kerja ad-hoc Long-term Cooperative Action (AWG-LCA) meminta sekretariat UNFCCC menyiapkan dokumen teknis untuk meninjau jenis sumber pembiayaan apa yang sesuai untuk kegiatan REDD+ tertentu, ujar  Louis Verchot, peneliti perubahan iklim utama  Center for International Forestry Research (CIFOR). “Proyek-proyek REDD terpaksa harus melewati satu tahun lagi tanpa indikasi mengenai bagaimana keseluruhan sistem akan dibiayai,” katanya di sela-sela pertemuan iklim PBB di Durban.

Kekecewaan lain timbul dari “sangat lemahnya” rancangan safeguards yang memproteksi masyarakat lokal, masyarakat adat serta keanekaragaman hayati dalam teks sub-komite SBSTA. Rancangan tersebut mengurangi persyaratan yang awalnya meminta pengumpulan data dan pengukuran dampak REDD+ menjadi sekedar pelaporan bagaimana para pengembang melaksanakan safeguards,  lanjut Verchot. “Safeguards tidak bisa menjadi safeguards yang sesungguhnya.” (lihat teks tersebut dalam dua bagian di sini dan di sini)

Keputusan-keputusan tersebut dibuat di tengah “kekosongan” di mana para negosiator berjuang membuat kesepakatan tentang apa yang akan terjadi setelah Protokol Kyoto, perjanjian iklim yang mengikat namun tidak mengikutsertakan REDD+, berakhir di tahun 2012. “Kita tidak tahu bagaimana REDD+ akan didanai,” tambah Verchot. Karena itu,”kita tidak punya tujuan, kita tidak punya sarana untuk mencapai tujuan. Kita membuat keputusan tentang bagaimana kita akan mencapai tujuan, namun kita tidak tahu ke arah mana kita akan menuju.”

REDD+ bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi negara-negara berkembang yang mengurangi emisinya dengan cara melindungi, memulihkan dan mengelola hutan mereka secara berkelanjutan. AWG-LCA menyiapkan rancangan teks tentang pembiayaan REDD+ (lihat di halaman 30-31 di sini) sementara Subsidiary Body of Scientific and Technological Advancement (SBSTA) membuat rekomendasi kepada Konferensi Para Pihak (COP) tentang bagaimana mengukur, melaporkan dan memverifikasi emisi karbon dan safeguards.

Keputusan pembiayaan di tahun 2012

AWG-LCA ingin mengetahui sumber  pembiayaan apa  saja, baik dari publik dan pasar, yang dapat dilakukan untuk berbagai jenis kegiatan REDD+, seperti pengurangan deforestasi, degradasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, ujar Verchot. Kelompok kerja ad-hoc ini akan membuat rekomendasi mengenai pembiayaan REDD+ berdasarkan informasi tersebut tahun depan.

Walaupun tinjauan pembiayaan ini baik, “kita telah membahas REDD+ selama tujuh tahun dan sampai sekarang tetap membahas opsi apa yang tersedia. Kita tidak membuat keputusan-keputusan sulit” yang seharusnya dibuat. Negosiator Asia Pasifik, termasuk Cina, mengatakan mereka berharap mencapai kesepakatan tentang pembiayaan REDD+ di Durban.

Inti permasalahan sekarang adalah tidak ada kepastian bahwa akan ada kesepakatan pengurangan emisi yang mengikat untuk menggantikan Protokol Kyoto, kata Verchot. “REDD seperti sesuatu yang mengambang… diluncurkan ke dunia internasional, skema ini ada di luar sana, tetapi bagaimana REDD terkait dengan elemen-elemen lain tidaklah jelas.”

Safeguards yang sangat lemah

Rancangan final teks itu menyebutkan negara-negara hanya wajib menyerahkan informasi kualitatif tentang bagaimana safeguards dilaksanakan, kata Verchot. “Kita tidak bisa mengukur dampak” REDD+ di masyarakat, yang memerlukan data sebelum dan sesudah proyek berjalan, lanjut Verchot.

Dilunakkannya teks safeguards ini kemungkinan dimaksudkan untuk mengakomodir rasa frustasi negara-negara berkembang akan persyaratan donor yang rumit, mahal dan bisa berbeda-beda antar lembaga, padahal sangat sedikit dana REDD+ yang sudah mengalir, kata Verchot. “Negara berkembang merasa bahwa mereka perlu mulai mendapatkan sesuatu dari program tersebut dan sepatutnya semakin sedikit persyaratan untuk mendapatkan dukungan yang dijanjikan,” katanya.

Teks yang ada sekarang secara signifikan meringankan beban negara-negara pemilik hutan. “Namun, kita perlu memastikan bahwa masyarakat lokal tidak dirugikan,” kata Verchot. Dengan bentuk yang sekarang, safeguards hanyalah prinsip acuan saja, katanya. “Apakah kinerja kita baik atau tidak, tidak akan menjadi masalah, karena kita tidak akan mengukurnya.”

Isu-isu lain, seperti REL (Reference Emissions Levels), tidak berubah banyak dari rancangan  sebelumnya (lihat tulisan CIFOR tentang hal ini di sini). SBSTA akan meminta IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) untuk merumuskan ulang metode dan pedoman pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang ada sekarang guna mengakomodir kebutuhan REDD+. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa penghitungan karbon hutan konsisten dengan pedoman penghitungan emisi nasional, tambah Verchot, yang memperkirakan proses ini akan membutuhkan dua tahun.