Di negara Bhutan, sebuah kerajaan kecil Budha di Himalaya, seringkali ini jalan tengah yang dipilih.

Ada jalan tengah antara agama dan penekanan keseimbangan spiritual, dilambangkan oleh Bendera Doa (prayer flags) dan kuncup pagoda mengintip di celah-celah pepohonan di gunung. Lalu ada Jalan Lateral, jalan raya utama terbentang dari timur ke barat dan persis terletak tengah-tengah Bhutan, tempat Robin Sears, konsultan CIFOR dan Asisten Profesor di Hampshire College, mengemudikan sepeda saat ia mengunjungi hutan penelitian, desa dan pemerintahan.

Pendekatan jalan tengah juga berlaku bagi indeks pembangunan yang dirancang oleh pemerintah Bhutan: Kebahagiaan Nasional Bruto (GNH), yang dikonseptualisasikan oleh raja keempat di tahun 1970an dan merupakan pengganti ukuran standar Produk Domestik Bruto (GDP) yang lebih holistik.

Ditetapkan oleh Konstitusi Bhutan tahun 2008, indeks GNH hingga saat ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi setiap legislatif (Kebijakan) yang berlaku di negara ini, memastikan keseimbangan empat pilar pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, pengembangan sosioekonomi yang adil dan tata pemerintahan yang baik.

“Sangat luar biasa melihat GNH menjadi tolok ukur keseimbangan sosioekonomi dan lingkungan,” kata Sears. “Hal ini dilakukan terstruktur dalam proses pembuatan kebijakan. Setiap proposal untuk pengembangan dan anggaran dan kebijakan harus melalui Komisi GNH guna melihat apakah memenuhi persyaratan keseimbangan empat pilar. Ini melibatkan berbagai sektor untuk bekerja bersama-sama. ”

Seringkali, pilar GNH bekerja seperti domino yang saling bergantung satu sama lain. Suatu hubungan masyarakat yang baik dengan lingkungan mengarah pada pelestarian budaya, dan menerapkan tata kelola untuk membantu mendukung lingkungan melalui praktik ekosistem hutan yang tepat. Pembangunan sosioekonomi berbasis lingkungan kemudian terjadi, dan seterusnya.

Hingga saat ini masih sangat sedikit dilakukan riset tentang reaksi berantai hubungan antara GNH dan kehutanan. Robin Sears beserta lima rekan peneliti, baru-baru ini menerbitkan sebuah makalah yang menelaah dari literatur yang tersedia tentang GNH dan menilai bagaimana hutan mengikat kerangka ini.

“Saya pergi ke Bhutan sejak 2009, dan saya selalu mendengar dari rekan-rekan saya bahwa kami tidak memiliki bukti untuk hal ini atau itu,” kata Sears.

“Jadi saya duduk dengan beberapa dari mereka, berbicara sambil makan malam, dan kami menyadari bahwa pertama-tama kami perlu mendefinisikan apa yang kami butuhkan untuk bukti, apa masalah paling penting dalam layanan ekosistem hutan di Bhutan. Jadi kami berkata, ‘ayo kita lakukan ini!'”

MENGATUR SASARAN

Para peneliti menetapkan untuk menentukan garis dasar bagaimana hutan dikaitkan dengan arah perkembangan negara tersebut.

“Semua yang kita lakukan harus dimasukkan ke dalam rencana pemerintah,” kata Sears. “Anda tidak bisa datang ke sini untuk mempelajari kupu-kupu karena Anda menyukai kupu-kupu. Kita harus datang dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan Bhutan. ”

Kebutuhan negara Bhutan diuraikan dalam Rencana Lima Tahun pemerintah, yang menetapkan target dan anggaran di semua sektor utama untuk periode berikutnya. Rencana saat ini, yang mencakup periode 2013-2018, mencakup empat bidang prioritas terkait dengan layanan ekosistem hutan, dengan memfokuskan kepada peningkatan keamanan air melalui rencana pengelolaan sumber daya air nasional.

“Hal besar yang telah mendorong pemerintah dalam empat sampai delapan tahun terakhir adalah pengelolaan daerah aliran sungai. Bagaimana kita mengurangi erosi tanah? Bagaimana kita menjaga kebersihan sungai?”

Berita

40 years of restoration in Nepal

Namun masih banyak penelitian mengenai masalah air, seperti kualitas, kuantitas, daerah aliran sungai dan dampak infrastruktur PLTA. Misalnya, bagaimana bendungan di Bhutan menghadapi masalah banjir dan efek buruk pada keanekaragaman hayati, seperti ikan, alga, flora dan fauna langka seperti bangau berlekuk putih (Ardea insignis).

Selanjutnya, karena persediaan air berubah dengan pola curah hujan yang bergeser dan pencairan gletser Himalaya karena perubahan iklim, studi mengenai peraturan air dan mekanisme pembayaran untuk perlindungan air ditetapkan menjadi semakin penting. Studi baru ini memaparkan pengetahuan apa saja yang ada pada topik ini sehingga celah bisa terisi.

Prioritas lain untuk periode lima tahun ini adalah memperkuat peluang mata pencaharian bagi masyarakat berbasis hutan – dengan kata lain, meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada hutan. Jika ini berhasil, otoritas kehutanan dapat menggunakan kisah sukses tersebut untuk mendorong lebih keras pemeliharaan hutan dalam menghadapi persaingan kepentingan seperti pengembangan lahan menjadi peternakan atau tanaman perkebunan.

“Guna meningkatkan produktivitas hutan, kami ingin menciptakan dan mempromosikan pasar untuk hasil-hasil hutan. Jika kita dapat menunjukkan bahwa hutan sangat berharga untuk dipertahankan, inilah cara untuk melestarikannya, “kata Sears.