Melalui beberapa inisiatif terbaru, pebisnis dan pemerintah yang terlibat dalam rantai suplai minyak sawit mensepakati bahwa mereka ingin tetap mengembangkan perkebunan kelapa sawit – dengan cara lestari. Foto CIFOR

Ini adalah jenis minyak yang paling diperdebatkan.

Bagi banyak konsumen di negara maju yang akan sadar lingkungan, pengunaan minyak ini mengundang protes, mengkaitkannya dengan kerusakan habitat orang utan.

Bagi masyarakat miskin di negara berkembang, kegunaan minyak ini berhubungan dengan rendahnya kemampuan daya beli.

Bagi jutaan petani di negara berkembang, minyak ini adalah basis utama pendapatan, pendorong pertumbuhan ekonomi desa yang penting, dan penghasil utama dari ekspor.

Melalui beberapa inisiatif terbaru, pebisnis dan pemerintah yang terlibat dalam rantai suplai minyak sawit mensepakati bahwa mereka ingin tetap mengembangkan perkebunan kelapa sawit – dengan cara lestari.

Catatan Editor:

• Investasi lestari adalah tema utama Forum Bentang Alam Global: Pengalaman Investasi yang akan dilakukan di London pada Juni. 

Tantangannya adalah membuat definisi tentang apa arti lestari – dan menemukan cara-cara untuk mewujudkan tujuan.

Peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menggambarkan destruksi petak-petak hutan hujan akibat pembukaan jalan perkebunan sawit, di Indonesia dan Malaysia, sebagai “bencana ekologis”

Dalam buku terbaru, Kontroversi tanaman palma: Minyak sawit dan tantangan pembangunan, penulis menyatakan, “Dalam rentang beberapa dekade, Indonesia menyaksikan konversi lebih dari 5 juta hektar hutan primer, Malaysia lebih dari 4 juta, Nigeria 1 juta, dan kurang lebih terjadi alih guna lahan dalam jumlah yang sama di seluruh dunia,”

Penulis menyatakan kesalahan bukan terletak di kelapa sawit, karena kemampuannya menghasilkan minyak lebih banyak daripada tanaman lain di area yang sama.

Tantangannya adalah mendorong pengembangan sawit dengan dampak negatif minimum bagi keragaman hayati dan penduduk lokal

“Tantangannya adalah mendorong pengembangan sawit yang menjaga dampak negatif minimum terhadap keragaman hayati dan penduduk lokal,” kata konsultan riset CIFOR Sophia Gnych.

“Industri memerlukan hasil terukur untuk mencapai keberlanjutan terverifikasi. Walaupun belum ada definisi tunggal istilah ini,” katanya.

Peneliti CIFOR Pablo Pacheco menekankan pentingnya melangkah maju dan berbagi definisi mengenai minyak sawit lestari.

Menurut Pacheco, kemajuan penting telah dilakukan untuk meletakkan kriteria inti melalui forum Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Penting untuk menemukan kesamaan pijakan,” katanya. “Komitmen nol deforestasi bisa memicu kemajuan ke arah keberlanjutan, tetapi pertimbangan lebih perlu diberikan untuk melibatkan petani kecil dalam rantai suplai dan perlindungan akan hak tenurial lokal.”

Ia memberi contoh komitmen stok karbon tinggi (HCS), yang tampaknya akan digunakan kelompok oleh korporasi besar sebagai cara memenuhi komitmen nol deforestasi.

KEUNTUNGAN LESTARI

Direktur program Inisiatif Kebijakan Iklim (CPI) Indonesia, Jane Wilkinson, bekerja sama dengan perusahaan multinasional Unilever, salah satu pembeli terbesar minyak sawit dunia.

“Tujuannya adalah pada 2020, Unilever bisa menyatakan: ‘Kami membeli minyak sawit kami dari sumber jelas lacak, tersertifikasi dan kami bisa membuktikannya’,” kata Wilkinson.

Sejak Desember 2014, Unilever bisa melacak 70 persen pembelian minyak sawit dunia hingga pada 1.800 penyulingan minyak mentah.

Unilever akan mempresentasikan kerjanya bersama CPI pada Forum Bentang Alam Global: Pengalaman Investasi di London.

Tujuan utama Unilever adalah untuk menjamin bahwa rantai suplainya bersih dari deforestasi. Ini akan menuju dampak lingkungan positif dan meningkatkan penghidupan petani kecil.

Tanpa pendekatan baru, mencapai tujuan ini akan sulit, kata Wilkinson, karena begitu banyak pedagang lokal membeli dari petani kecil dan perusahan perkebunan kecil – menengah lokal dan menyulitkan untuk menjamin keberlanjutan pada basis pertanian-ke-pertanian.

“Unilever memiliki tujuan ambisius bisnis, lingkungan dan sosial. Dalam meningkatkan penghidupan petani kecil, Unilever mencoba menghasilkan barang publik,” kata Wilkinson. “Bagaimanapun mereka perlu kemitran baru dengan pemerintah tingkat lokal, nasional dan internasional, pebisnis dan masyarakat lokal.”

Pada KTT Iklim September lalu, ketika Deklarasi Hutan New York ditandatangani, empat perusahaan multinasional terbesar minyak sawit dari Indonesia (Wilmar, Cargill, Golden Agri Resources dan Asian Agri) menyatukan komitmen keberlanjutan individual mereka dengan Ikrar Minyak Sawit Indonesia secara terpisah.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga ikut bergabung dan diikuti juga oleh Musim Mas.

“Setelah pembeli seperti Unilever, kami bergerak ke rantai suplai produser,” kata Dominic Waughray, kepala kemitraan publik-swasta pada

Forum Ekonomi Dunia.

Ia menyaksikan lahirnya gerakan keberlanjutan bersama Komitmen Wilmar di forum Davos tahun lalu, dan ia menyatakan dinamika saat ini meluas ke sektor finansial.

“Badan publik dengan konsesi finansial menyadari bahwa mereka bisa menggunakan dana bagi peningkatan aksi sektor swasta”

“Badan publik dengan konsesi finansial menyadari bahwa mereka bisa menggunakan uangnya untuk meningkatkan aksi sektor swasta,” kata Waughray. Ia percaya bahwa berkumpulnya bank internasional pada Banking Environment Initiative tahun lalu “terasa akan perlu beradaptasi dan menawarkan produk untuk mendanai upaya ini, dalam pergeseran lain di rantai suplai”.

“Ini pembentukan ulang fundamental sektor daripada satu perusahaan tunggal membuat komitmen.”

SAWIT SWASTA PUBLIK

Dengan pemerintah Indonesia mempanjang moratorium ijin deforestasi lahan gambut dan hutan primer, perhatian kini mengarah pada investasi besar yang diperlukan untuk mengkonversi industri menuju praktik lebih baik, hingga pada 1 juta petani kecil yang menikmati hasil sawit negara ini.

Intensifikasi masif produksi pada lahan pertanian yang ada – berdasar penegakkan hukum moratorium – akan menjadi satu cara mencapai rencana Indonesia meningkatkan hasil tanpa menggunduli lebih banyak hutan.

Waughray menyatakan Asosiasi Para Penanam Sawit memperkirakan kebutuhan investasi bibit baru, pelatihan dan penghasilan pengganti bagi petani sementara pohon baru tumbuh hingga menghasilkan mencapai 8.000 dolar AS per hektar – atau total 16 miliar dolar AS – yang akan kembali dalam delapan tahun.

“Badan pembangunan manapun tidak akan punya 16 miliar untuk dibelanjakan di Indonesia, dan pengembang sawit menyarankan dana baru dari pajak 16 dolar per ton minyak sawit mentah dan 30 dolar per ton turunannya,” kata Waughray.

Dan sementara ini tidak cukup menutupi investasi dalam jangka pendek, ia menyarankan pajak bisa digunakan mendorong bank lokal menawarkan pinjaman pada petani kecil dengan bunga rendah.

“Ini akan menjadi contoh besar kemitraan publik-swasta dan peluang untuk mereka dengan keuangan konsesional untuk mengunci domestik inisiatif, contoh dengan mencocokkan mereka dengan mitra-pendana,” katanya.

“Komitmen Ikrar Minyak Sawit yang ditandatangani perusahaan multinasional untuk membeli minyak dari petani peserta pada harga minimum bisa menjadi kaitan terakhir rantai suplai.”

Inisiatif seperti para Pengikrar atau strategi Unilever akan memerlukan ilmu pengetahuan dan tata kelola yang baik untuk mendukung rencana mereka.

Struktur lokal perlu diperkuat untuk membantu petani kecil mengelola transisi menuju keberlanjutan. Di sebuah penelitian di wilayah Kalimantan Tengah, CPI menemukan bahwa petani individual sulit untuk melakukan lompatan sendiri.

Bantuan pendampingan perlu diperlengkapi, dan bentuk organisasi paling efisien di wilayah tersebut ditemukan berupa perusahaan swasta membantu jaringan petani penyuplai.

Penelitian terbaru CIFOR yang berfokus pada “penilaian model bisnis dalam perbedaan konteks ekonomi dan kelembagaan, serta bagaimana kemitraan maju bisa dibangun antara perusahaan sawit dengan petani skala kecil yang mampu meningkatkan pembagian manfaat,” kata Pablo Pacheco.

“Ini soal memahami lebih baik tautan antara regulasi dan mekanisme publik serta inisiatif swasta untuk keberlanjutan,” katanya, “dan bagaimana pengaturan kelembagaan publik-swasta mampu mendukung transisi menuju sawit berkelanjutan”.