Pemetik teh di desa Cianten, dalam batas Taman Nasional Halimun Salak di Jawa Barat, mengumpulkan daun-daun teh ke dalam keranjang. Memulai hari sejak pukul 6 pagi, para pemetik teh menyelesaikan tugasnya pada pukul 10 pagi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang lain. ©Center for International Forestry Research/Aulia Erlangga

JAKARTA, Indonesia — Agar Asia Tenggara dapat menerapkan “ekonomi hijau”, hal tersebut harus didasarkan pada kesetaraan, ujar para pakar dalam suatu konferensi baru-baru ini yang ditujukan untuk membuat skema jalur berkelanjutan di daerah yang berkembang pesat tersebut.

Dalam konteks pembangunan, kesetaraan mencakup bagaimana alokasi biaya, risiko dan manfaat dibagi dan juga siapa yang mendapat suara dalam perencanaan dan penyelesaian sengketa.

Hal ini merupakan konsep penting untuk Asia Tenggara, yang mengalami perubahan pesat dalam demografi, ekonomi dan lingkungan hidup. Pada tahun 2030, diperkirakan wilayah tersebut akan dihuni oleh 84 juta orang lebih banyak daripada sekarang, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Itu setara dengan satu negara Vietnam, tetapi tanpa jumlah lahan yang sebanding. Bagaimana memperoleh sumber daya untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan kesempatan yang setara untuk semua tanpa mendegradasi lingkungan lebih jauh?

Mulailah dengan ekonomi hijau.

“Ekonomi hijau secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem yang menghasilkan kesejahteraan manusia yang lebih baik dan kesetaraan sosial, sementara itu mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis,” ujar Yurdi Yasmi, Petugas Kebijakan Hutan untuk Asia dan Pasifik di FAO, dalam Forests Asia Summit di Jakarta pada bulan Mei. Model seperti itu, ujarnya, harus “rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif secara sosial.”

Pertanyaan tentang kesetaraan merupakan tema diskusi yang hangat dalam Pertemuan Puncak tersebut, cenderung menjadi pembicaraan utama dan bukan hanya sekadar latar belakang.

DIPERLUKAN LEBIH BANYAK PENELITIAN

Pembangunan inklusif dan setara dalam ekonomi hijau akan memerlukan lebih dari ambisi, teknologi dan pendanaan, ungkap seorang peserta: Hal tersebut memerlukan pengetahuan yang berasal dari penelitian berkesinambungan.

Dengan menggunakan contoh dari negaranya, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, berbicara tentang pemukiman kaum Viking di Greenland sebagai kisah yang berisi peringatan tentang kebutuhan pengetahuan yang lebih baik. Setelah berhasil menaklukkan Greenland, ujar Traavik, kaum Viking tidak mengerti bagaimana caranya mengelola secara berkelanjutan sumber daya yang terbatas dipulau tersebut.

“Mereka bertambah banyak, bertambah banyak dan bertambah banyak, sampai tiba-tiba seseorang menebang pohon terakhir,” ujarnya dalam acara pleno penutup Pertemuan Puncak tersebut. “Situasi terus merosot sejak saat itu.”

Sebuah skenario dengan potensi serupa akan segera terjadi di Asia Tenggara bila perusahaan-perusahaan dan pemerintah-pemerintah terus melakukan “bisnis seperti biasa,” lebih dari satu peserta mengemukakan dalam Pertemuan Puncak tersebut. Pembangunan tidak berkelanjutan dan perluasan pertanian, termasuk wanatani seperti misalnya kelapa sawit, mengancam untuk mempercepat laju deforestasi wilayah tersebut, yang sudah tinggi: Setiap tahun di Asia Tenggara, daerah seluas kota Jakarta dibabat habis hutannya.

Melalui Pertemuan Puncak Hutan Asia selama dua hari, para peserta meminta untuk menjadikan pembangunan dan berbagai usaha penelitian yang melibatkan masyarakat setempat dan para petani kecil yang bergantung pada sumber daya hutan untuk penghidupan mereka– dan yang paling rentan terhadap berbagai perubahan drastis yang terjadi di seluruh lanskap.

Kisah-kisah sukses mencakup suatu proyek agroforestri di Indonesia, dimana partisipasi lokal merupakan poros penelitian yang dimaksudkan untuk mendorong keluaran (output) perkebunan jati di Jawa Tengah dengan meningkatkan berbagai praktik perkebunan dan kapasitas pemasaran para petani kecil.

“Para pemilik kebun jati setempat dapat menjadi sukar untuk diyakinkan agar mengubah cara budidaya mereka, jadi kami melibatkan mereka dalam kegiatan penelitian kami,” papar James Roshetko dari Pusat Agroforestri Dunia (ICRAF) kepada para hadirin dalam suatu forum diskusi pada acara Pertemuan Puncak tersebut

“Para petani lebih siap mendengar dari rekan-rekan sejawat mereka yang telah berhasil mencoba sesuatu yang baru ketimbang peneliti yang tidak mereka kenal,” lanjutnya. Ïnilah sebabnya mengapa para petani lokal dapat berprestasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka.”

Penelitian jenis ini – melibatkan masyarakat setempat sejak awal — diperlukan sepanjang rantai nilai untuk mendukung penghidupan pedesaan berbasis hutan yang mendukung hasil-hasil yang setara, tambah seorang panelis lain.

“Dengan peningkatan investasi dalam penelitian yang dapat mendukung praktik-praktik yang lebih baik, kita akan menyaksikan imbalan yang lebih tinggi: dari menanam pohon kayu melalui pemrosesan sampai penjualan,” ujar Tony Bartlett, Manajer Program Penelitian Kehutanan di Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR).

Dengan semangat pembangunan yang setara, para panelis mendorong proyek-proyek penelitian untuk dirancang dan diterapkan secara terpadu, untuk dapat memahami berbagai isu dari sudut pandang petani, penjual dan pemerintah.

Demikian juga, para petani kecil memerlukan akses yang sama ke pasaran sebagai pengusaha agribisnis, menurut para panelis; akses pasar yang setara akan meningkatkan pilihan para petani kecil mengenai apa yang akan dihasilkan dan bagaimana memasarkannya, ujar Bartlett.

‘Tak dapat melakukannya sendiri’

Keuangan merupakan salah satu tema yang paling serius didiskusikan dalam Forests Asia Summit, dengan para pakar investasi memohon sungguh-sungguh kepada para pembuat kebijakan untuk membebaskan biliaran dolar dari modal swasta bagi lanskap berkelanjutan.

Dana kelembagaan sedang mencari pasaran baru, demikian kesimpulan Adam Grant dari New Forests, suatu firma yang mengelola investasi di pasaran lingkungan hidup. “Sektor keuangan dan investasi dapat memfasilitasi perubahan,” katanya.

Para panelis di Pertemuan Puncak, secara umum sepakat akan kebutuhan merubah model bisnis di mana bahan bakar dari sumber daya alam bertumbuh, dan yang tidak memperhitungkan biaya lingkungan dan sosial dalam data ekonomi.

“Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi pertumbuhan telah mendesak sumber daya kita jauh melampaui batas ekologisnya…kita sekarang menggunakan setara dengan 1,5 planet untuk mendukung segala kegiatan kita, ” ujar Yasmi dari FAO.

Tetapi sama halnya dengan keuntungan dari suatu model bisnis tidak dapat terkumpul semuanya pada satu sektor saja, bebannya juga tidak dapat semuanya ditanggung oleh satu sektor saja, debatnya.

Pengelolaan hutan yang mendukung baik pertumbuhan hijau maupun pengurangan kemiskinan mungkin saja, tetapi akan memerlukan kerja sama yang luas, ujar Aida Greenbury dari Asia Pulp and Paper (APP), produsen kertas utama dengan kepemilikan tanah luas di Indonesia.

Berbicara dalam panel tingkat tinggi di Pertemuan Puncak tersebut, Greenbury mengatakan bahwa tanpa pengakuan pasar terhadap investasi hijau, perusahaan tidak memiliki insentif untuk “go green”. Suatu perusahaan dapat berisiko kehilangan pijakan terhadap para pesaingnya, debatnya, bila perusahaan itu sendiri harus menanggung biaya tambahan untuk terlibat dalam model usaha yang lebih hijau.

Meskipun perusahaannya baru-baru ini telah berkomitmen menuju rencana deforestasi-nol, “APP tidak dapat melakukannya sendiri,” katanya.

Tema ini digemakan di semua diskusi pada Pertemuan Puncak tersebut. Berbagai masalah yang dihadapi Asia Tenggara — dan berbagai tantangan untuk beralih menuju ekonomi yang setara dan berkelanjutan — terlalu besar untuk lembaga mana pun untuk menanganinya sendiri, ujar para peserta.

“Tidak ada solusi lain,” kata Rodrigo Chaves, kepala kantor Bank Dunia di Indonesia, “selain menjangkau ke semua sektor dan melakukannya.”