Memperkuat aliran informasi proyek REDD+ diperlukan untuk memantau dan memverifikasi reduksi emisi karbon hutan dengan lebih baik, demikian ditunjukkan sebuah laporan baru. Foto @CIFOR

BOGOR, Indonesia — Melakukan harmonisasi aliran informasi antar lembaga lokal, nasional dan internasional tetap menjadi tantangan kunci proyek yang diarahkan untuk reduksi emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan (dikenal sebagai REDD+), demikian menurut analisis terbaru. Penelitian ini mengutip kendala dan peluang pemantauan, verifikasi dan pelaporan (MRV) reduksi emisi di tiga negara dengan program REDD+.

REDD+ adalah “puzzle multi-tingkat” yang memerlukan pendekatan terintegrasi dalam menstrukturisasikan level tata kelola internasional dan lokal jika akurasi dan akuntabilitas MRV ingin terjamin, kata penelitian.

“Orang seharusnya mengerti betapa kompleks dan multi-tingkat REDD+ ini, dari internasional hingga sangat lokal,” kata Kaisa Korhonen-Kurki, mitra riset Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang memimpin penelitian “Multiple levels and multiple challenges for measurement, reporting and verification of REDD+ (Ragam tingkat dan ragam tantangan dalam pengukuran, pelaporan dan verifikasi REDD+),” bagian dari Penelitian Komparatif Global REDD+ CIFOR.

REDD+ memberi nilai finansial pada karbon yang disimpan dalam pohon, menawarkan pengelola lahan insentif bersyarat dalam menjaga tegakan hutan. Tujuan awal pembiayaan REDD+ berasal dari perdagangan emisi karbon tidak berbuah hasil ketika pemerintah nasional berkutat dengan tantangan multi-tingkat terkait MRV dalam sektor penggunaan lahan, kata laporan tersebut.

“REDD+ berbasis pada pengukuran karbon. Tujuan MRV adalah memonitor dinamika perubahan hutan dan reduksi emisi terkait serta memahami jika ada kaitan tambahan aktivitas REDD+,” kata Korhonen-Kurki. “Hal ini mencakup peta, data … banyak informasi perlu diintegrasikan dari tingkat lokal, nasional dan seterusnya.”

Sebagai tambahan, seperti yang biasanya didefinisikan, terjadi ketika terdapat reduksi terukur emisi sebagai hasil proyek yang didanai. Jika reduksi terjadi ketika tidak ada pembayaran atau proyek offset, contohnya, maka reduksi tidak menjadi “tambahan.”

Tambahan terjadi ketika kredit karbon diklaim dan dihitung diluar skenario “business-as-usual”, yang tidak lantas mudah ditentukan.

PARAMETER MRV

Laporan tersebut, terfokus pada Brasil, Vietnam dan Indonesia, menyatakan dalam banyak kasus, MRV di negara-negara tersebut menghadapi tantangan akibat dari konflik informasi, insitusi dan kepentingan.

Di Indonesia, beragam tingkat pemerintah menggunakan rentang berbeda peta sumber daya hutan dan baru akhir-akhir ini mulai bergerak menggunakan peta tunggal dalam perencanaan penggunaan lahan, kata Korhonen-Kurki.

“Terdapat masalah teknis, tapi sebagian besarnya masalah pemerintah,” kata Korhonen Kurki. “Bahkan di Brasil, mereka menggunakan teknologi paling maju, ketika orang tidak berkomunikasi dan informasi tidak mengalir antar tingkat, ini tidak bekerja.”

Satu langkah krusial dalam proses REDD+ adalah menetapkan tingkat referensi untuk mengukur reduksi emisi. Kerjasama antara beragam tingkat pemerintah di wilayah ini memiliki “implikasi kritis penghitungan karbon,” kata laporan penelitian tersebut.

“Ini menjadi dasar pembayaran,” kata Korhonen-Kurki. “Jika ada level yang tidak berpartisipasi, atau jika yang paling berkuasa memutuskan, ini bisa lebih menguntungkan daripada hal yang lain.”

Penulis laporan mengutip riset yang menunjukkan perbedaan antara deforestasi historis yang diukur oleh otoritas nasional dan peraturan Acre Brasil.

Berdasar pada data yang digunakan sebagai rujukan, insentif (dan pendanaan terkait) untuk aktivitas REDD dalam Acre sedikit berbeda.

Riset mengenai tantangan multi-tingkat MRV di Vietnam dan Indonesia menyatakan bahwa “tidak adanya transparansi mekanisme pembagiaan manfaat (untuk mengatur bagaimana insentif finansial ditransfer dan dibagikan) berdasar pada sebuah sistem MRV nasional, persetujuan pendanaan masa depan REDD+ dan alokasi pendapatan bisa melibatkan negosiasi berkepanjangan di antara badan kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga meningkatkan biaya transaksi dan membuka peluang korupsi,”  kata laporan tersebut.

MENGHITUNG SOLUSI

Vietnam dan Indonesia memulai inisiatif mengintegrasikan data terkait hutan di semua tingkat.

“Beberapa kemajuan REDD+ di Brasil pada tingkat subnasional dapat diatribusikan pada partisipasi aktif enam negara Amazon dalam Governors’ Climate and Forests Task Force – GCF, yang mengakui peran kunci negara dan pemerintah provinsi dalam membangun program REDD+,” kata Amy Duchelle, peneliti CIFOR di Brasil dan penulis pendamping laporan.

GCF mulai pada 2008 melalui kesepakatan antara pemerintah subnasional terpilih di AS, Brasil dan Indonesia, dan berkembang melibatkan 19 negara dan provinsi seluruh dunia.

Opsi lain untuk meningkatkan kerjasama antar tingkat institusi adalah mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam mengarahkan pemantauan emisi karbon, demikian menurut laporan.

“Terdapat juga contoh MRV berbasis masyarakat, atau bagaimana masyarakat lokal dapat melakukan pengukuran karbon sendiri,” kata Korhonen-Kurki. “Sebagian bagus, sebagian lain ada masalah, tetapi ini adalah jalan yang harus dieksplorasi. Bagaimanapun, sebagian orang yang terlibat dalam REDD+ mempertanyakan reliabilitas pengumpuplan data berbasis masyarakat.”

Laporan tersebut mengingatkan bahwa proses rumit MRV seharusnya disederhanakan untuk membuatnya lebih mudah diakses aktor lokal sebelum kerangka nasional MRV diterapkan.

Untuk informasi lebih mengenai topik dalam tulisan ini, silahkan hubungi Amy Duchelle di a.duchelle@cgiar.org

Riset ini dilakukan sebagai bagian dari Penelitian Komparatif Global mengenai REDD+ dan Program Riset CGIAR mengenai Hutan, Pohon dan Agroforestri serta didukung oleh NORAD, AusAID, DFID, Komisi Eropa, Departemen Kerjasama Internasional Finlandia, dan Yayasan David dan Lucille Packard.