Pemandangan arial perkebunan kelapa sawit di lahan gundul di Sabah, Malaysia. WWF Belanda.

BOGOR, Indonesia (18 Februari 2013)_Pemerintah di seantero Asia Tenggara memiliki harapan tinggi akan bahan bakar nabati beberapa tahun yang lalu: Pada saat harga minyak dan gas melambung, energi terbarukan dari bahan minyak kelapa sawit, tebu atau jarak pagar (jatropha) dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan dan berperan dalam upaya global untuk mengurangi perubahan iklim.

Namun semua negara tersebut tidak berhasil memenuhi target mereka, demikian menurut studi terbaru dari Center for International Forestry Research, sebagian karena – pada wilayah yang minyak dan gasnya telah lama mendapatkan subsidi yang besar – para konsumen memiliki sedikit insentif untuk berpindah ke alternatif yang lebih berkelanjutan, yang lebih mahal.

Mereka juga harus bergulat dengan kekhawatiran internasional bahwa pembukaan atas hutan sedang berlangsung dan bahwa produksi dan pemanfaatan kelapa sawit, tebu dan hasil bumi lain untuk energi dapat membahayakan keamanan pangan. Sampai saat ini, hanya sebagian kecil proporsi (kurang dari 5%) dari semua kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia yang telah dimanfaatkan sebagai bahan untuk bahan bakar nabati.

“Sejumlah negara di Asia Tenggara belum berhasil mencapai tujuan mereka karena sebuah kombinasi dari kondisi ekonomi yang tidak mendukung dan insentif yang merugikan,” ujar Ahmad Dermawan, peneliti CIFOR dan penulis utama studi: Withering before full bloom?: Bioenergy development in Southeast Asia (Layu sebelum berkembang?: Pengembangan energi nabati di Asia Tenggara).

Penulis dan anggota lain dalam tim ini meyakini bahwa bahan bakar nabati masih berpotensi memainkan peran penting dalam gabungan energi untuk masa depan pada wilayah ini. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah sudah harus mulai mengatasi isu sensitif terkait subsidi bahan bakar, demikian ungkap mereka.

Pada akhirnya, semua kembali pada komitmen politik – menghilangkan subsidi bahan bakar fosil merupakan sebuah tindakan yang tidak populer secara politis.

Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina perlu mengurangi subsidi secara perlahan-lahan untuk minyak dan gas (sesuatu yang ditakutkan pemerintah dapat memicu kemarahan publik dan menyebabkan ketidakstabilan politik), dan meletakkan subsidi yang lebih besar untuk pengembangan energi terbarukan. Terdapat berbagai tantangan yang dapat diperbandingkan di banyak bagian dari dunia maju dan berkembang, termasuk subsidi yang besar bagi budidaya jagung untuk memproduksi bahan bakar cair di Amerika Serikat.

Pemerintah juga perlu menghilangkan ketakutan bahwa penebangan atau pembakaran hutan guna perluasan perkebunan bahan bakar nabati serta mendemonstrasikan secara lebih baik bahwa substitusi tanaman pangan oleh bahan bakar nabati tidak serta merta menyebabkan kenaikan harga makanan.

“Terdapat jutaan hektar lahan yang diklasifikasikan sebagai “terdegradasi” di Indonesia, yang dapat digunakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit,” ujar Dermawan.

“Dan jagung dan kedelai bukan merupakan bahan utama untuk bahan bakar nabati di Asia Tenggara – yang terutama digunakan adalah kelapa sawit, tebu, dan jarak pagar dalam jumlah yang sangat terbatas.”

Walaupun pada awalnya dipasarkan sebagai ramah lingkungan hidup, ‘testimoni hijau’ atas banyak bahan bakar nabati mulai dipertanyakan pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dikonfirmasikan dalam penelitian komparatif global tentang bahan bakar nabati oleh CIFOR, dan didukung oleh suatu keputusan awal oleh Komisi Eropa (European Commission) pada Oktober 2012.

Beberapa tanaman pangan yang digunakan – seperti ethanol yang terbuat dari jagung yang dibudidayakan di Amerika Serikat, tebu dari Brasil dan minyak yang diambil dari tanaman garapan – ternyata bersifat intensif terhadap lahan dan sering membutuhkan masukan energi yang besar untuk produksinya. Sebagian lain yang terbuat dari bahan-bahan berkayu dan buangan pertanian dianggap lebih hijau karena mereka memanfaatkan bahan-bahan sisa, namun tetap mahal untuk diproduksi pada skala industri.

Dengan harga bahan bakar nabati yang kurang kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil bersubsidi [di Asia Tenggara], maka pasar tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Namun demikian, negara-negara di Asia Tenggara yang lapar energi – rumah bagi hampir 600 juta orang dengan sejumlah pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia – memiliki harapan penuh ketika mereka mulai menetapkan target untuk mengintegrasikan bahan bakar nabati ke dalam rencana energi nasional pada tahun 2005, sering menetapkan bahwa bahan bakar nabati digabungkan dengan bahan bakar fosil dengan persentase yang bervariasi.

“Negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa ketersediaan sumber-sumber energi tradisional, seperti halnya minyak, telah menipis, dan mereka perlu mencari alternatif,” ujar Dermawan.

“Dalam konteks ini, bahan bakar nabati terlihat menjanjikan, terutama dengan status ‘terbarukan’ mereka.”

Indonesia, yang membayar lebih dari 15 milyar dolar Amerika per tahun untuk subsidi bahan bakar fosil yang ditetapkan beberapa dekade yang lalu, mengumumkan bahwa 2 persen dari energinya harus diperoleh dari bahan bakar nabati pada tahun 2010 dan 5 persen pada tahun 2025. Thailand, yang sangat bergantung pada impor untuk menjalankan ekonomi berbasiskan manufaktur yang terus berkembang, menetapkan untuk mencapai setengah persen pada tahun 2002 dan yang meningkat menjadi 8 persen sampai pada tahun 2011.

Namun, dalam laporannya CIFOR mencatat bahwa, semua negara pada wilayah tersebut gagal untuk memenuhi target campuran yang paling sederhana. Filipina sebagai contoh hanya mencapai 20 persen dari target awal mereka atas 10 persen ethanol nabati dan 5 persen diesel nabati sebagai bahan bakar transportasi sampai pada tahun 2011.

Hambatan utamanya, ujar Dermawan, adalah berlanjutnya subsidi bagi industri bahan bakar fosil dan terbatasnya kemajuan dalam menerapkan teknologi untuk generasi kedua bahan bakar nabati berbasiskan serat.

“Dengan harga bahan bakar nabati yang kurang kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil bersubsidi, maka pasar tidak berkembang seperti yang diharapkan,” ujarnya.

“Pada akhirnya, semua kembali pada komitmen politik – menghilangkan subsidi bahan bakar fosil merupakan sebuah tindakan yang tidak populer secara politis”

Publikasi baru ini merupakan bagian dari Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani dan didukung oleh Uni Eropa.