Para perunding di dalam satu negara harus saling berdiskusi sebelum mengembangkan posisi nasional. The Verb/Laura Owsianka

DOHA, Qatar (30 November 2012)_Para negosiator negara dalam pertemuan PBB tentang perubahan iklim dan keanekaragaman hayati perlu berkomunikasi lebih baik sebelum mengembangkan sikap nasional mereka, dalam rangka mendorong pengembangan perlindungan lingkungan dan sosial untuk skema mitigasi iklim seperti REDD+, para ahli mengungkapkan.

Negara-negara sering memilih pegawai negeri sipil atau tenaga ahli lainnya untuk bertindak sebagai negosiator di pertemuan PBB, namun hanya segelintir negosiator yang sama yang menghadiri pertemuan baik pertemuan keanekaragaman hayati  (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, atau CBD) dan iklim  (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, atau UNFCCC).

Ada ketakutan bahwa tanpa koordinasi yang lebih baik antara dua lembaga tersebut, fokus pada hutan benar-benar akan bergeser ke konvensi iklim, yang tidak menempatkan keanekaragaman hayati sebagai inti pembahasan.

“Saya bisa mengerti banyak negara memiliki kementerian yang berbeda, banyak negara memiliki proses yang sangat berbeda, tapi alangkah baiknya bila mereka berbicara satu sama lain sebelum penyusunan sikap nasional [tentang keanekaragaman hayati dan perubahan iklim]. REDD+ hanya dapat memperoleh manfaat dari berbagi keahlian,” kata Kelly Hertenweg, negosiator untuk Belgia dan ahli di Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment.

“Hutan bukan lagi sebuah ekosistem yang berada di bawah mandat CBD, melainkan hanya stok persediaan karbon hutan yang berada di bawah mandat UNFCCC,” kata Simone Lovera dari Global Forest Coalition.

Ini muncul setelah seruan dari negara Brasil pada pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun ini, yang meminta Para Pihak untuk mengefektifkan diskusi mereka untuk menghindari “menciptakan hambatan untuk REDD+ dan bukannya [menggunakannya] untuk tujuan sepenuhnya.”

Menurut Tony La Vina, Dekan Sekolah Pemerintah  (Ateneo Ateneo School of Government) dan fasilitator negosiasi REDD+ untuk UNFCCC, satu isu yang sangat terpengaruh adalah tertundanya pengembangan perlindungan lingkungan dan sosial untuk skema mitigasi iklim seperti REDD+.

“UNFCCC dan CBD secara independen mengembangkan nasihat dan bimbingan tentang REDD+ dan perlindungan. Kami percaya bahwa para pihak dan pemangku kepentingan sama-sama akan mendapat manfaat dari bimbingan sinergis … sungguh tidak membantu jika memiliki rencana yang berbeda,” katanya.

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) adalah skema yang ditempatkan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim oleh negara-negara berkembang yang diberi insentif finansial untuk memelihara pohon-pohon mereka (dan karbon tetap tersimpan di hutan).

Namun ketika pepohonan dinilai hanya dari potensinya dalam perubahan iklim sebagai penyerap gas rumah kaca, pepohonan hanya menjadi kumpulan “stik karbon,” kata Robert Nasi, direktur CGIAR Research Programme on Forests, Trees and Agroforestry.

“Nilai terbesar REDD+ berasal dari manfaat tidak langsung yang sebagian besar diabaikan seperti perbaikan tata kelola dan penyediaan infrastruktur,” katanya.

Untuk mengatasi masalah tata kelola hutan, penghormatan terhadap hak-hak penduduk asli, perlindungan keanekaragaman hayati, dan perpindahan emisi (kebocoran) di bawah REDD+, tujuh jenis pengamanan diberlakukan setelah perundingan Iklim PBB tahun 2010 di Cancun, Meksiko.

Meski hal ini telah dikembangkan di COP berikutnya, para ahli di konferensi iklim tahun lalu di Durban menyatakan kekecewaan terhadap teks “sangat lemah” pada sistem informasi safeguards REDD+ (SIS) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat lokal, penduduk asli, dan keanekaragaman hayati. Teks tersebut mengurangi persyaratan dari pengumpulan data dan pengukuran dampak REDD+ untuk hanya melaporkan bagaimana pengembang menerapkan tindakan perlindungan (lihat teksnya di sini).

Perlindungan telah menjadi prinsip yang hanya untuk dipatuhi, kata Louis Verchot, seorang ilmuwan iklim senior di Center for International Forestry Research.

“Jika kita melakukan atau tidak melakukan, itu tidak akan menjadi masalah, karena kita tidak akan mengukurnya.”

Pada bulan Oktober tahun ini, CBD menyusun saran untuk juru runding REDD+ yang menghadiri perundingan iklim PBB pekan ini di Doha (halaman 130) untuk membahas identifikasi risiko keanekaragaman hayati dasar dan proses mitigasi risiko untuk kegiatan REDD+ nasional.

Saran CBD itu memperingatkan tentang konversi hutan alam menjadi perkebunan; penghijauan di daerah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi; kurangnya manfaat nyata bagi penduduk asli dan penduduk lokal dan kurangnya kesetaraan pembagian keuntungan dan; hilangnya pengetahuan tradisional.

“[Teks CBD] ini cukup relevan untuk pembahasan [di Doha] jadi tidak ada alasan tidak ada rujukan di teks CBD. Ini akan jadi yang pertama [terjadi] karena secara umum, dan dinyatakan dengan kuat oleh Brasil, [CBD] tidak mengganggu proses UNFCCC,” kata Hertenweg.

Baik pemain sektor swasta maupun negara di tingkat II fase REDD+ mencari keputusan yang kuat pada perlindungan keanekaragaman hayati dan tata kelola untuk menghasilkan dan melindungi investasi dalam REDD+.

Namun perlindungan adalah “bukan suatu bidang yang kita tidak akan melihat banyak kemajuan [di Doha] sampai hal-hal seperti pembiayaan telah ditangani,” kata Verchot.

Keputusan akhir tentang waktu dan frekuensi pelaporan Sistem Informasi Safeguards (SIS) merupakan agenda diskusi pekan ini di Doha.

Dengan pelaporan tambahan dari Vanessa Reid.