Negara-negara yang menghadiri pertemuan iklim di DOha harus memikirkan mengenai target emisi. Frits Ahlefeldt-Laurvig

DOHA, Qatar (26 November 2012)_Sementara kemajuan signifikan dicapai pada tingkat lokal untuk bergerak maju dengan sebuah skema internasional untuk mengurangi emisi karbon melalui pengurangan deforestasi (REDD+), negara-negara di pertemuman puncak iklim di Doha perlu “berpikir besar mengenai target emisi dan pendanaan” untuk memastikan bahwa skema tersebut tidak kehilangan fokusnya, ujar para pakar utama perubahan iklim.

“Tidak diragukan lagi bahwa REDD+ harus memenuhi berbagai sasaran pembangunan, tetapi tanpa komitmen pengurangan emisi dari pemain-pemain besar seperti AS dan China, dana dalam jumlah besar untuk REDD+ tidak akan masuk  dalam waktu dekat,” ujar Louis Verchot, kepala peneliti di bidang hutan dan perubahan iklim di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

“Saya pikir saat ini tidak banyak niat politik untuk membuat komitmen pengurangan emisi yang signifikan.” Para politisi di AS belum mendidik populasi penduduk di sana mengenai isu tersebut atau menjelaskan tentang apa yang akan dicapai dalam jangka panjang dengan menerima pengorbanan secara ekonomi pada masa sekarang. Jadi hanya sedikit dukungan populer untuk tindakan ini.”

“Bila para pemain besar ini bersedia untuk terlibat, maka negara-negara lain akan bersedia menerima pengurangan emisi yang ketat sebagai tantangan dan untuk berkomitmen secara finansial.”

Deforestasi dan degradasi hutan bertanggung jawab atas kira-kira 12 persen emisi global, jadi mempertahankan pepohonan agar tetap tegak merupakan tindakan yang dapat diambil oleh negara-negara yang kaya akan hutan untuk mengurangi emisi secara signifikan.

Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sebuah skema yang akan (menyaksikan)  dana disalurkan ke negara-negara sedang berkembang telah muncul sebagai strategi penting dalam usaha memitigasi perubahan iklim.

Lebih dari  340 proyek REDD sedang dilaksanakan di 52 negara di seluruh dunia, yang sebagian besarnya telah didorong oleh pemerintah sub-nasional yang telah membuat langkah-langkah signifikan  meskipun negosiasinya baru-baru ini menemui jalan buntu.

Tidak diragukan lagi bahwa REDD+ harus memenuhi berbagai sasaran pembangunan, tetapi tanpa komitmen pengurangan emisi dari pemain-pemain besar seperti AS dan China, dana berjumlah besar tidak akan masuk untuk REDD+ dalam waktu dekat.

Pekan ini, para negosiator dari 193 negara di seluruh dunia akan bertemu di Doha dalam Konferensi Para Pihak untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC COP18) untuk melanjutkan diskusi mengenai bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca global (GRK) yang bertanggung jawab atas perubahan iklim.

Doha akan merupakan kesempatan terakhir bagi banyak negara berkembang untuk berkomitmen dalam pengurangan emisi putaran kedua dalamProtokol Kyoto, yang telah diperpanjang sampai tahun 2017.

Sebagai suatu mekanisme pengurangan emisi, REDD+ tidak disepakati di bawah Protokol Kyoto, namun sudah ada dorongan kuat untuk memasukkan skema tersebut dalam kesepakatan iklim baru dalam  Durban Platform.

Kemajuan pada kesepakatan iklim yang dominan di Doha diharapkan menjadi pendorong pendanaan REDD+

Dipialangi oleh AS dan disanjung-sanjung sebagai salah satu dari sedikit keberhasilan konferensi iklim tahun lalu, Durban Platform akan mendorong baik negara berkembang maupun negara sedang berkembang untuk menetapkan dan berkomitmen terhadap target pengurangan emisi GRK pada tahun 2015 dan target ini harus dicapai pada tahun 2020.

Namun faktor utamanya ialah apakah negara-negara adidaya dalam pengertian emisi GRK-AS dan China- akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya dan masuk dalam sebuah kesepakatan pengurangan emisi. Namun, Verchot bersikap skeptis.

“Untuk China, kemungkinan tidak akan bergerak kecuali AS maju lebih dulu. Tanpa dukungan AS dan Cina, hanya sedikit insentif yang ada untuk negara-negara lainnya untuk bergerak,” ujarnya.

http://www.youtube.com/watch?v=GKsTCwm2NEE

Dan negara-negara berkekuatan ekonomi baru juga mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang mendatangkan dampak positif pada pengurangan emisi tanpa tergantung pada UNFCCC. Di Brasil misalnya, pemerintah negara bagian Mato Grosso dan Pará telah bekerja ke arah pengembangan proyek-proyek REDD+, sementara Acre berharap untuk mengaitkan proyek percontohannya dengan sebuah program  “cap and trade” internasional . Program tersebut telah berkontribusi pada pemotongan laju deforestasi sampai lebih dari 70% antara tahun 2004 dan 2011.

Untuk China, kemungkinan tidak akan bergerak kecuali AS maju lebih dulu. Tanpa dukungan AS dan Cina, hanya sedikit insentif yang ada untuk negara-negara lainnya untuk bergerak.

Menurut Tony la Vina, negosiator UNFCCC untuk Filipina dan fasilitator REDD: “Ini merupakan satu tahun untuk belajar dari pengalaman negara-negara REDD+.”

Sementara kesepakatan bilateral semacam itu memungkinkan banyak negara untuk bergerak maju dengan proyek-proyek REDD+ dan kegiatan demonstrasi, dalam banyak kasus pendanaan semacam itu hadir bersama perangkat sasaran pembangunannya sendiri yang dapat mengkompromikan fokus REDD+ sebagai sebuah sarana mitigasi perubahan iklim.

“Di beberapa tempat, kami telah melihat proyek-proyek terfokus lebih pada pemenuhan berbagai sasaran pembangunan agar dapat mengakses sumber-sumber dana alternatif.

Dalam ketiadaan pendanaan iklim, apakah REDD+ hanya akan menjadi proyek pembangunan lain?

Menurut sebuah publikasi CIFOR baru-baru ini Menganalisis REDD+, dua pertiga dari pendanaan REDD+ sudah berasal dari anggaran bantuan negara-negara berkembang sendiri, di mana sasaran-sasarannya terfokus kuat pada pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

“Hal ini, tentu saja, merupakan sasaran yang sangat baik, tetapi keadaan tersebut menjadi bagian pengenceran atau  sepenuhnya menghancurkan sasaran REDD+ yang orisinil dan gagasan REDD+, yaitu untuk mengurangi emisi karbon,” ujar Arild Angelsen, seorang ekonom lingkungan hidup di CIFOR dan penyunting utama buku tersebut.

Lebih jauh lagi, meskipun proyek-proyek pembangunan dan proyek-proyek REDD dirancang secara berbeda, proyek-proyek tersebut memang memiliki kemiripan, yang dapat berarti bahwa program-program yang berlabel sebagai  ‘REDD+’ sebenarnya justru menjadi lebih terorientasi pada pembangunan dan kehilangan fokus pengurangan emisinya.

“Badan-badan yang berada di lapangan mengimplementasikan REDD+ menemukan diri mereka dalam posisi yang serba salah. Bila mereka bergerak maju dengan gagasan REDD+ dan menciptakan berbagai harapan yang tidak dapat dipenuhi, mereka akan kehilangan kepercayaan komunitas yang mereka layani. Mereka mungkin merasakan kebutuhan untuk berpaling pada model-model pembangunan alternatif yang tidak memiliki dampak pengurangan emisi,” ujar Verchot.

Untuk mengikuti artikel terbaru dari perundingan iklim PBB, ikuti laman ini