Frits Ahlefeldt-Laurvig

BOGOR, Indonesia (23 November, 2012)_Dalam konferensi internasional perubahan iklim PBB (COP18) mendatang di Doha, 193 kepala negara akan bertemu untuk mendiskusikan masa depan planet kita. ‘Durban Platform’, salah satu dari sejumlah keberhasilan konferensi COP17 di Durban, merupakan langkah potensial pertama menuju kesepakatan yang lebih kokoh yang akan melihat baik dari [sisi] negara emitter utama di dunia dan negara berkembang untuk sepakat dengan penetapan target pengurangan emisi pada tahun 2015 (mulai berlaku tahun 2020). Namun, masih harus dicerna apakah 193 negara tersebut seluruhnya akan melakukan lompatan dan bertekad membentuk suatu kesepakatan baru yang mengikat secara legal, khususnya ketika dukungan untuk periode kedua komitmen Protokol Kyoto jelas-jelas sedang memudar.

Di saat para negosiator melontarkan detil terinci tentang Durban Platform di Doha, tanpa target pengurangan emisi yang jelas sampai 2015, apakah yang akan terjadi di berbagai program mitigasi iklim yang saat ini sedang berjalan, seperti misalnya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+)? Apakah keputusan tentang hutan terus maju ke depan di Doha, atau akankah para negosiator tetap membiarkan REDD+ pada posisi buntu seperti sekarang?

REDD+ di Doha dan selanjutnya

Sebuah skema mitigasi iklim dukungan internasional yang membayar negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, atau REDD+, sedang bergerak maju–namun perlahan. Kekhawatirannya adalah tanpa adanya komitmen yang berarti terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2015, REDD+ mungkin menjadi tawanan bagi berbagai keputusan penting lain di Doha dan selanjutnya.

Hal pertama adalah keuangan. Mencari dana untuk mendukung skema semacam itu ternyata merupakan sebuah usaha yang sangat besar, khususnya karena menangani resesi ekonomi akan tetap menjadi prioritas untuk banyak negara dalam tahun-tahun mendatang. Meskipun ada banyak pilihan, nampaknya para investor tidak mungkin mengabdikan dana untuk keperluan ini pada tahap awal. Namun, sebagaimana kami garisbawahi, dengan kekosongan Dana Iklim Hijau dan para negosiator tidak lebih dekat dengan keputusan mengenai negara mana yang harus melakukan pembayaran, negara-negara REDD+ mungkin akan merasa gugup untuk bergerak maju tanpa kepastian pendanaan jangka panjang.

Hal kedua adalah dampak. REDD+ dirancang sebagai suatu mekanisme berbasis kinerja, dimana negara-negara berkembang akan menerima dukungan finansial bersyarat bila mencapai pengurangan emisi. Bergerak maju, para donatur internasional akan perlu mendukung negara-negara kaya hutan ini pada saat pembanguan kapasitas guna mengukur, melaporkan dan memverifikasi pengurangan emisi karbonnya — penting untuk memperlihatkan dampak. Dengan konsensus target emisi masih tiga tahun lagi, dan pertanyaan tentang pendanaan jangka panjang masih belum terpecahkan, keputusan tentang modalitas sistem tersebut akan menjadi penting di Doha agar REDD dapat terus berlangsung.

Masa depan pendanaan perubahan iklim

REDD+ sedang dipuji sebagai salah satu cara terbaik untuk melindungi hutan dan memitigasi perubahan iklim, namun pendanaan jangka panjang skema ini tetap tidak pasti. Pada COP18 tahun ini, negara-negara kaya hutan membutuhkan sinyal yang lebih jelas dari masyarakat internasional bahwa 30 miliar dolar yang diikrarkan untuk berbagai kegiatan REDD+ antara 2010-2012 dan 100 miliar dolar per tahun di tahun 2020 akan benar-benar terpenuhi.

Hal ini menempatkan pendanaan perubahan iklim pada suatu titik persimpangan: sementara pendanaan jangka pendek tersedia, (termasuk untuk kegiatan kesiapan REDD+), [tapi] pencairannya lambat, dan tanpa jaminan pendanaan jangka panjang, kesempatan untuk berinvestasi langka. Pada waktu yang sama, tidak ada strategi jangka panjang yang sesuai dan dapat diprediksi untuk memenuhi kebutuhan finansial kebijakan mitigasi pada saat ini.

Jadi, apakah pilihannya untuk bergerak maju? Dalam waktu dekat, sebagian besar dana untuk strategi mitigasi perubahan iklim mungkin akan dimobilisasi oleh sektor publik melalui bantuan pembangunan dan dana-dana bilateral lainnya. Dengan demikian pendanaan tampaknya akan terpecah-pecah, disalurkan melalui berbagai lembaga. Pendanaan tersebut juga tampaknya terikat pada banyak sasaran, sebagai tambahan dari sasaran mitigasi perubahan iklim, termasuk isu-isu seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.

Negara-negara hutan yang lebih kaya dengan institusi sosial dan politik yang lebih kuat mungkin memilih untuk mendanai sendiri beberapa bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim nasional dan internasional. Beberapa negara mungkin memilih untuk terlibat dalam kesepakatan berbasis-kinerja dengan para donatur dan lembaga-lembaga internasional seperti kesepakatan pengurangan emisi Norwegia dengan Indonesia.

Sementara para negosiator memutuskan strategi jangka panjang yang jelas, pertanyaan mengenai ‘siapa yang membayar?’ untuk solusi perubahan iklim, di sini dan saat ini, akan terus menyebabkan kontroversi. Apakah pembayarnya negara-negara sedang berkembang yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat dan perluasan industri, atau negara-negara berkembang yang berdasarkan sejarah bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim?  Meskipun terjadi pertengkaran tersebut, eksploitasi sumber daya yang terus berlanjut bukan menjadi pilihan bagi kedua belah pihak

Sebuah mekanisme pendanaan iklim yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu mengatasi kebuntuan ini–pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang tepat dari pengurangan emisi akan meyakinkan para investor REDD+ bahwa pembayaran didasarkan pada dampak pengurangan emisi yang nyata, sementara negara-negara berkembang dapat memperoleh dukungan finansial atau teknis untuk berbagai kegiatan pengurangan emisi mereka. Namun, MRV bukan tidak memiliki tantangan.

Menghitung karbon untuk menjamin dampak REDD+

Salah satu tantangan teknis terbesar yang dihadapi negara-negara berhutan untuk melakukan lompatan ke strategi mitigasi perubahan iklim, seperti REDD+, ialah bagaimana caranya memantau secara akurat deforestasi, degradasi hutan dan stok karbon. Yang menjadi pusat perdebatan yaitu bagaimana memantau emisi karbon dan menetapkan tingkat emisi acuan (REL); yang merupakan titik acuan untuk pengukuran keberhasilan pengurangan emisi karbon oleh berbagai negara. Namun, untuk menetapkan REL, negara-negara harus memiliki informasi terinci mengenai keadaan hutan mereka pada masa lalu, sekarang dan potensi masa depan.

Dalam negosiasi UNFCCC di Durban bulan Desember lalu, telah disepakati bahwa pendekatan langkah demi langkah — dikembangkan oleh CIFOR dan mitra-mitranya — akan mendukung berbagai negara yang tidak memiliki inventarisasi hutan terinci untuk berpartisipasi dalam REDD+ dengan mengizinkan mereka untuk menggunakan metode pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) sederhana untuk menetapkan REL mereka, yang memampukan mereka untuk mengembangkan sistem pengukuran yang lebih canggih dan akurat sejalan dengan waktu.

Membangun di atas hal ini, para negosiator dalam COP18 di Doha, diharapkan akan membuat beberapa keputusan penting untuk menyediakan pendanaan dan dukungan teknis untuk negara-negara ketiak mereka berusaha untuk memenuhi persyaratan MRV. Teks draf SBSTA yang sekarang yang akan diserahkan untuk diskusi mengandung banyak referensi mengenai struktur suatu sistem nasional di mana ada kemungkinan tercapainya keputusan di Doha, namun keputusan mengenai pendanaan jangka panjang dan MRV akan membantu menggerakkan prosesnya untuk bergerak maju.  Pertanyaan mengenai bagaimana negara-negara akan melaporkan mengenai tindakan yang diambil untuk menerapkan pengamanannya juga memiliki implikasi untuk sistem MRV nasional, namun menurut seorang negosiator utama PBB yang berbicara kepada CIFOR minggu lalu, pengamanannya mungkin hampir tidak mencapai meja perundingan.

Negosiasi internasional mengenai perubahan iklim sering kali rumit pada puncaknya, tetapi kami telah belajar sejak Kopenhagen bahwa dunia tampaknya tidak akan mencapai terobosan dalam satu pertemuan. Kemajuan akan memakan waktu.

Di mana tempat yang sesuai untuk REDD+ dalam sebuah kesepakatan iklim baru? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Tetapi meskipun ada ketidakpastian tentang target pengurangan emisi dan pendanaan jangka panjang, beberapa negara masih mendesak maju REDD+ dengan harapan untuk keberhasilan penerapan berbagai kebijakan untuk mengurangi deforestasi, tanpa tergantung pada proses UNFCCC. Mempercepat laju negosiasi REDD+ akan menjadi satu sinyal keseriusan dari masyarakat internasional dalam menangani berbagai tantangan perubahan iklim, termasuk serius dalam melindungi hutan dunia.