Kekerasan brutal dan kontak senjata banyak terjadi di negara-negara yang memiliki hutan tropis. Tetapi hanya sedikit negara yang menggunakan uang hasil penjualan kayunya untuk membiayai peperangan. Liberia, adalah salah satunya; dan yang lainnya adalah Birma dan Kamboja. Mantan Presiden Liberia, Charles Taylor, menggunakan uang hasil penjualan kayunya dan para milisi swasta yang dibayar oleh perusahaan perkayuan untuk melawan para pemberontak dan menggerakkan pertentangan di negara-negara tetangganya. Untuk menghentikan hal ini, Dewan Keamanan PBB mengenakan sangsi untuk melarang impor kayu dari Liberia.

Sekarang Presiden Taylor sudah tidak berkuasa lagi, dan Liberia tengah mencoba memulihkan kembali kewibawaannya dari kekerasan yang diwariskan dan keterpurukan ekonominya. Pada sebuah konperensi internasional mengenai pemulihan pembangunan Liberia yang baru-baru ini dilaksanakan di New York, negara-negara maju telah mencadangkan lebih dari USD 500 juta dalam program bantuannya yang baru. Dengan demikian, apakah sudah tepat waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk mencabut kembali sangsinya?

Art Blundell telah menyusun sebuah laporan mengenai sangsi dan sektor kehutanan di Liberia, bertajuk “Sebuah Lingkungan Baru untuk Liberia” (A New Environment for Liberia”)”. Laporan Blundell memaparkan sintesanya mengenai situasi, dan hasil-hasil workshop di Monrovia yang melibatkan para pejabat kehutanan, perusahaan swasta kehutanan, para donor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Para peserta Workshop merekomendasikan Dewan Keamanan untuk mencabut sangsi terhadap Liberia apabila: 1) Para penjaga perdamaian PBB mengerahkan kekuatannya ke dalam kawasan hutan untuk menjamin pengendalian pengamanan di dalam hutan; 2) Pemerintah menjamin pajak-pajak kehutanan dapat dipungut sebagai pemasukan bagi negara; dan 3) Kelembagaan Kehutanan direformasi dan diperkuat.

Bagaimanapun proses pemulihan ini akan sangat mendasar bagi masa depan Liberia yang memiliki tiga setengah juta penduduk, dimana lebih dari separuhnya tinggal di desa-desa yang berhutan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor kehutanan adalah lebih dari separuh nilai ekspor yang dilaporkan, dan IMF mengatakan Kehutanan menyumbang seperlima dari total pendapatan ekonominya. Sekitar tigapuluh perusahaan memiliki izin konsesi hutan yang menguasai lebih dari dua-perlima dari luas wilayah negara. Namun demikian, sebagian besar konsesi itu barangkali ilegal. Departemen Kehutanan perlu memeriksa kembali setiap perusahaan yang ada dan menetapkan mana yang betul-betul legal, dan mana yang tidak. Dan ini akan merupakan tugas berat karena semua arsip yang ada telah hilang dalam masa peperangan.

Dewan Keamanan merencanakan untuk mengkaji kembali sangsi-sangsi tersebut pada bulan Mei. Sangat diharapkan pada saat itu Pemerintah Liberia telah membuat laporan kemajuan yang berarti untuk semua pokok-pokok permasalahannya. Masa depan kehutanan Liberia dan penduduk pedesaannya akan tergantung dari laporan kemajuan ini.