“Kita mengeksploitasi tanah karena menganggapnya sebagai barang milik kita. Saat melihat lahan sebagai komunitas di mana kita berada, kita akan mulai memanfaatkannya dengan cinta dan hormat.” – Aldo Leopold, konservasionis dan rimbawan AS.
Di kepulauan antara Alaska dan Rusia, tradisi mengharuskan masyarakat asli Aleut tidak memetik bluberi tanpa upacara atau doa. Pada masa kolonial India abad 18, 363 pria dan wanita Bishnoi meninggal di tangan penebang dengan bergantung pada pohon untuk menyelamatkan pohon yang ditebang. Kisah ini menginspirasi munculnya istilah ‘para pemeluk pohon’
Meski mungkin bukan yang pertama terpikirkan, satu kata yang bisa menggambarkan aksi ini adalah definisi ‘perwalian’: melakukan, mengawasi, atau mengelola sesuatu, dengan pengelolaan yang berhati-hati dan bertanggung jawab atas sesuatu yang dipercayakan padanya.
Menggemakan Leopold dan lain yang datang sebelum kita, kami di CIFOR-ICRAF, para mitra, dan masyarakat global berinvestasi untuk menelaah kembali hubungan antara manusia dan alam, mendalami makna kontemporer pada konsep ‘perwalian’. Dalam makna ini, perwalian adalah rasa hormat yang kita terapkan dalam memanfaatkan alam yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 8 miliar manusia dan lingkungannya. Jelas bahwa kita harus keluar dari semata hubungan memaksa dan ekstraktif dengan alam. Perwalian mengusung hubungan bertanggung jawab dan kasih dengan alam dalam menjamin kesejahteraan dan kesehatan kolektif.
Siapakah para wali?
Sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini, gagasan perwalian alam setua budaya manusia itu sendiri. Hari ini, kita menautkan perwalian awal sebagai sesuatu yang inklusif, berkeadilan, berbasis ruang, dan fokus pada resiliensi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.
Kita bisa memandang perwalian bumi secara khusus sebagai upaya sengaja dan kombinasi kesadaran, visi dan kemampuan – perkawinan praktik dan etik – yang memiliki dampak terukur pada bentang alam. Pergerakan aktual seputar pertanian regeneratif, alami dan agroekologi, terangkat oleh perhatian pada gender, keadilan etnik dan usia, menjadi contoh perwujudan modern praktik perwalian pada hutan, pertanian dan masyarakat.
Oleh karena itu, perwalian lahan bukan semata kepemilikan atau produsen komoditas (pangan, kayu, serat, dll), seperti juga perwalian air bukan sekadar mereka yang memanfaatkan air. Benar, perwalian adalah keterlibatan dengan bentang alam, dengan menjunjung ‘tugas merawat’ – sebuah etos tanggung jawab terhadap jasa ekosistem yang diberikan lahan, diiringi integritas kesejarahan dan yang penting, masa depannya. Tentu saja, hal ini menjadi jalan terbaik ketika perwalian, baik individu atau komunitas, memegang hak atas lahan dan air, hingga mereka mendapatkan jaminan legal untuk berinvestasi pada kelestarian sumber daya alam mereka.
Pendukung langsung para wali ini adalah pemain besar, seperti pemerintah, lembaga bisnis, pendidikan dan riset, serta pihak lain yang mengakui manfaat sosial dari perwalian lingkungan. Mereka yang memotori hubungan bentang alam dan pemeliharanya dengan pola pikir dan pendekatan yang sama dengan para wali – dalam bentuk apapun yang mungkin, mulai dari dukungan kebijakan dan implementasi proyek, hingga pengetahuan dan riset spesifik-lokasi, hingga pendanaan inovatif. Penetapan taman nasional, negosiasi iklim dan kampanye kesadaran publik merupakan bagian perwalian ketika dieksekusi dengan baik. Idealnya misi mereka terikat pada upaya memajukan masyarakat yang menghabiskan waktunya untuk memetik manfaat berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam.
Perwalian juga melibatkan dialog cair dan produktif antar seluruh aktor dalam menyempurnakan kebijakan, pola konsumsi dan perubahan perilaku yang diperlukan untuk merealisasikan manfaat dari alam untuk penghidupan.
Pengaruh pasar
Ekonomi pasar dan lembar laporan keuangan membuat lahan dipandang sebagai aset tetap, yang menerapkan mekanisme pasar untuk dapat mendorong hasil berkelanjutan. Jelas ini pandangan utilitarian atas lahan dan alam yang mendorong komodifikasi – dan krisis hancurnya lingkungan.
Bagian penting dari masalah ini adalah bahwa pasar tidak memiliki jalan realistis menghargai komoditas pertanian hingga mereka menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk menjaga lahan dan alam menjadi resilien dan mampu menyembuhkan diri sendiri. (Tercantum dalam paparan sebelumnya, tantangan di banyak negara, dan khususnya pada masyarakat bergantung hutan, ketidakamanan atau ketidakjelasan kepemilikan dan hak tenurial sebagai penghambat investasi dalam perwalian.)
Tidak aneh ketika hutan terganti oleh monokultur kelapa sawit, cokelat atau kayu. Bahkan ketika ada, pasar untuk produk ‘biaya total’ berharga mahal, tetap masih terlalu tipis bagi masyakarat untuk mendapatkan penghidupan layak dan jalan mempertahankan bentang alam asli. Petani dalam skenario ini tergerus jadi buruh tani, karena kurangnya pilihan yang lebih baik.
Seiring waktu, akibat meningkatnya tekanan pasar yang kuat dan tak berkelanjutan pada pengguna lahan langsung – mungkin para wali dalam kondisi berbeda – menyebabkan cepatnya degradasi lahan dan dampak bertahap: meningkatnya gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, sumber air yang terpolusi dan menghilang, serta meningkatnya ketergantungan pada kebutuhan pasokan ekologi dan ekonomi. Hal ini mempercepat erosi ekternalitas sosial, seperti kelembagaan demokratik, penghidupan, hak dan nutrisi.
Titik balik
Kita jelas membutuhkan perubahan arah. Kami percaya jawaban terletak pada pergeseran menuju ekonomi perwalian, yang bergerak di dalam dan di luar pasar yang kita tahu. Mendukung, merekrut dan mengkoneksikan wali, alam dan ekonomi lebih luas melalui sistem insentif dan penghargaan yang berkeadilan dan layak yang bisa menjamin kehidupan masa depan. Tujuannya adalah secara adil menghargai petani, pemanfaat hutan dan ‘arsitek bentang alam’ lain untuk produk yang mereka pasok ke pasar. Hal ini juga akan membuat mereka mendapat keuntungan dari jasa dan nilai yang mereka konservasi dan restorasi – udara bersih, penyerapan gas rumah kaca, air bersih, keanekaragaman hayati, dan tempat bagi spiritualitas, doa, dan sejarah.
Terkait harga, komoditas dalam ekonomi perwalian akan menjaga keadilan – tidak hanya mencukupi – bagian dari biaya nyata produksi dan perdagangannya. Hal ini tidak berarti sekilo beras, gandum atau jagung jadi tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Perbedaan antara harga adil dan harga penuh akan dibayar di luar mekanisme pasar, seperti melalui ‘transfer uang kondisional’ yang mengakui mekanisme pembayaran berbasis performa, dalam hal ini terkait jasa di luar komoditas yang dihasilkan.
Dengan cara ini, para wali tidak terpaksa melakukan komodifikasi bentang alam, mereka dihargai karena membiarkan lahan tetap sehat. Dua pilar inti ekonomi perwalian, bisa berupa penghasilan total dari harga komoditas yang adil dan dividen perwalian – melalui transfer uang kondisional, misalnya – untuk jasa.
Tugas besarnya kemudian, adalah merancang bersama mekanisme dan membangun arsitektur kelembagaan yang membantu menentukan biaya adil dan biaya penuh, menerjemahkan biaya adil ke harga pasar, dan menjamin kesetaraan perbedaan – apa yang disebut ‘dividen perwalian’ – untuk secara efisien masuk ke saku para wali.
Pada saat yang sama, hak individual wali dan masyarakatnya untuk sumber daya lahan dan alam perlu dihitung. Pendanaan inovatif dan pengaturan investasi, perlu dimobilisasi untuk mewujudkan hal ini.
Kami percaya hampir seluruh alat dan elemen ekonomi pewalian sudah ada, dalam berbagai bentuk; apa yang belum adalah upaya menyatukan bagian-bagian itu menjadi kesatuan. Tujuan kami adalah mengeksplorasi langkah ini dalam konteks perwalian pertanian, hutan dan bentang alam daratan.
Bentuk modern manajemen pertanian, hutan dan lahan telah menceraikan manusia dari alam. Manusia berubah menjadi buruh dan alam menjadi komoditas. ‘Ekonomi perwalian’ menjadi titik balik yang kami usulkan untuk masa depan lebih resilien, berkeadilan dan optimis. Alam lebih dari semata produk; alam juga memberi jasa tak terukur. Manusia bukan hanya produsen; mereka juga perawat. Ini saatnya kita mengakui dan menghargainya, dan pada akhirnya kita semua akan mendapat manfaat.
Ekonomi Perwalian
Sebuah sistem pertukaran berkeadilan yang menghargai mereka yang mengelola alam secara berkelanjutan atas barang dan jasa yang dipetik dari bentang alam – memasok pasar untuk memenuhi kebutuhan populasi global – seraya mengakui dan mendorong hak seluruh masyarakat atas pangan, air, nutrisi, kesehatan, suara dan penghidupan layak. Diperkuat dengan pilar pendekatan bentang alam dan demokrasi, sistem ini terbangun dari gagasan ‘perwalian’ dalam konteks modern: sebuah kombinasi sengaja dan terinformasi dari kesadaran, visi dan kemampuan – perkawinan praktik dan etik – yang memberi dampak visible dan tangibel pada bentang alam dan ekosistem. Hal ini didasari oleh prinsip ekonomi dan mekanisme finansial yang akan menjamin keadilan dan kesetaraan manfaat, serta inklusi pasar pengelola lahan, seraya memenuhi kebutuhan harga konsumen. Bergeser sepenuhnya pada ekonomi perwalian, yang saat ini ada secara terpecah, dapat secara cepat membuka jalan pada masa depan lebih berkelanjutan bagi bumi yang sedang mengalami krisis.
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org